"Menerapkan pembayaran digital untuk penjualan hasil panen dan pengumpulan data dapat membantu penyedia jasa keuangan melakukan proses credit-scoring yang lebih baik dan mengurangi risiko saat memberikan pinjaman kepada para petani. Selain itu, perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan sustainability di sektor ini dapat ikut membantu memperluas inklusi keuangan bagi para petani dengan berbagi data," ujar Insan Syafaat, Executive Director, Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro).
Beberapa rekomendasi yang dihadirkan dalam laporan tersebut adalah melakukan uji coba pembayaran digital di sektor agrikultur melalui TPAKD; memperluas infrastruktur pembayaran digital berbiaya rendah seperti QRIS untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital di daerah tepencil; serta penyaluran dana subsidi secara digital melalui Kartu Tani. Rekomendasi selanjutnya juga mencakup dukungan untuk melakukan collaborative data-sharing bersama dengan penyedia jasa keuangan untuk memperluas layanannya, terutama kredit usaha untuk para petani.
Baca Juga: Kerja Sama DANA dan Jalin demi Perluasan Interkoneksi Layanan Keuangan Digital kepada Masyarakat
Atas dasar rekomendasi tersebut, Dr. Bayu Bandono selaku Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute, mendorong para stakeholder untuk bersama-sama menerima rekomendasi yang dihadirkan dan berfokus menerapkan inovasi yang dapat mempercepat penerapan pembayaran digital yang dapat menggerakkan pembangunan berkelanjutan dan inklusi keuangan.
"Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki tugas yang penting, yaitu menjalankan 516 proyek inklusi keuangan di 38 provinsi. Berbagai inisiatif yang kami lakukan telah berhasil mengurangi kesenjangan indeks inklusi keuangan secara signifikan, dari 15% di tahun 2019 menjadi 4% di tahun 2022," pungkasnya.
