Kakao Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Diketahui, sektor ini merupakan yang terbesar di Asia Pasifik dan terbesar ketiga secara global. Kontribusinya mencapai $700 juta terhadap PDB per tahunnya serta menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat daerah, terutama di Sulawesi yang menyumbang 70% dari produksi kakao secara nasional. Selain itu, dilaporkan bahwa hampir sepertiga petani kakao adalah perempuan.
Sayangnya, mengutip laporan yang dirilis pada Rabu (8/5) oleh Better Than Cash Alliance, Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro), dan Pemerintah Indonesia, sebagian besar para petani kakao di Indonesia, yang per tahunnya bisa melakukan transaksi senilai $700 juta, masih mengandalkan uang tunai saat bertransaksi. Padahal, digitalisasi dalam sektor agrikultur membuka peluang yang lebih besar bagi sektor kakao untuk berkembang.
"Penerapan pembayaran digital dan mengintegrasikan transaksi ke sistem keuangan formal dapat memperluas inklusi keuangan bagi petani kakao, terutama bagi mereka yang perempuan, terutama dalam rangka memperkenalkan produk tabungan, pinjaman, dan asuransi. Laporan ini mengajak Pemerintah Indonesia serta stakeholder terkait bersama-sama membangun model bisnis yang layak untuk penerapan pembayaran digital, terutama di daerah terpencil," ujar Isvary Sivalingam, Southeast Asia Lead, UN-Based Better Than Cash Alliance, dikutip Jumat (10/5/2024).
Penerapan pembayaran digital bagi para pemasok kakao akan membawa potensi ekonomi yang cukup besar, apalagi makin banyak perusahaan yang berkomitmen meningkatkan efisiensi, sustainability, dan transparansi saat membeli pasokan kakao di Indonesia. Beberapa perusahaan global pun sedang mengupayakan agar 100% pasokan kakaonya sudah mendapat sertifikat sustainability pada tahun 2025.
Sayangnya, data terbaru menunjukkan adanya penurunan produksi kakao yang cukup besar selama sepuluh tahun terakhir di Indonesia. Perlu dilakukan investasi strategis untuk merevitalisasi sektor kakao ini. Namun, para petani kecil menghadapi tantangan dalam mengatur pengeluaran dan kebutuhannya karena rendahnya pendapatan dan terbatasnya akses layanan keuangan.
Berdasarkan survei, setiap hektare lahan perkebunan kakao membutuhkan biaya sebesar $45 per tahunnya. Untuk memulihkan sektor ini, para petani setidaknya memerlukan pinjaman tambahan yang lebih besar dan berjangka panjang sebesar $1.300 untuk setiap hektare lahan perkebunan. Dana ini dapat digunakan untuk membantu penanaman kembali serta peremajaan pohon maupun tanah.
"Menerapkan pembayaran digital untuk penjualan hasil panen dan pengumpulan data dapat membantu penyedia jasa keuangan melakukan proses credit-scoring yang lebih baik dan mengurangi risiko saat memberikan pinjaman kepada para petani. Selain itu, perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan sustainability di sektor ini dapat ikut membantu memperluas inklusi keuangan bagi para petani dengan berbagi data," ujar Insan Syafaat, Executive Director, Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro).
Beberapa rekomendasi yang dihadirkan dalam laporan tersebut adalah melakukan uji coba pembayaran digital di sektor agrikultur melalui TPAKD; memperluas infrastruktur pembayaran digital berbiaya rendah seperti QRIS untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital di daerah tepencil; serta penyaluran dana subsidi secara digital melalui Kartu Tani. Rekomendasi selanjutnya juga mencakup dukungan untuk melakukan collaborative data-sharing bersama dengan penyedia jasa keuangan untuk memperluas layanannya, terutama kredit usaha untuk para petani.
Baca Juga: Kerja Sama DANA dan Jalin demi Perluasan Interkoneksi Layanan Keuangan Digital kepada Masyarakat
Atas dasar rekomendasi tersebut, Dr. Bayu Bandono selaku Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute, mendorong para stakeholder untuk bersama-sama menerima rekomendasi yang dihadirkan dan berfokus menerapkan inovasi yang dapat mempercepat penerapan pembayaran digital yang dapat menggerakkan pembangunan berkelanjutan dan inklusi keuangan.
"Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki tugas yang penting, yaitu menjalankan 516 proyek inklusi keuangan di 38 provinsi. Berbagai inisiatif yang kami lakukan telah berhasil mengurangi kesenjangan indeks inklusi keuangan secara signifikan, dari 15% di tahun 2019 menjadi 4% di tahun 2022," pungkasnya.
