Jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (ASPRINDO) menggelar “Seminar Nasional Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi”, yang bertempat di Hotel Millenium Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan selama 10 tahun terakhir. Ini merujuk pada dua periode pemerintahan Presiden Jokowi.
“Seperti kita lihat, pertumbuhan ekonomi 5 persen, nyatanya tidak bisa mendorong Indonesia keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trap,” tutur Esther .
Esther juga menilai, kebijakan pemerintahan Jokowi belum efektif, misalnya mengenai kemiskinan dan lapangan kerja. Dia mencatat, dalam 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan hanya turun 2 persen.
"Kalau kita lihat lagi kita tahu bahwa tingkat kemiskinan itu hanya turun 2 persen dalam kurun 10 tahun," kata Esther.
Terkait kemiskinan ini, Esther menilai, kebijakan bansos yang dikucurkan belum efektif menekan angka kemiskinan di Indonesia.
"Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan itu belum efektif ya, seperti halnya pemberian bansos beratus-ratus miliar itu sebenarnya bukan solusi," tukasnya.
Di sisi lain, Esther menyoroti soal adanya kesenjangan (gap) di sektor ketenagakerjaan. Imbasnya, menurutnya, investasi yang masuk ke Indonesia belum mampu menyerap tenaga kerja. Menurutnya juga, modal dan kekayaan masih terkonsentrasi pada beberapa kelompok orang saja, dan investasi yang ada tidak mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.
"Di sisi lain karena sekarang kondisi sekarang ketenagakerjaan itu mengalami skill gap, maka investasi tidak ramah terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Semua itu menimbulkan kekawatiran, dan tidak bisa dibiarkan berlangsung begitu saja. Indonesia harus keluar dari middle income trap,” kata Esther.
Baca Juga: Dana Bansos Terus Naik, INDEF: Kok Angka Kemiskinannya Tidak Turun Signifikan?
