Partai Demokrat tidak masalah jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Demokrat adalah salah salah satu parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan,Prabowo Subianto jelas sudah mengkalkulasikan untung ruginya menggaet parpol lain untuk masuk ke kabinet kerjanya, jadi Partai Demokrat kata Herzaky tak masalah kalau ada penambahan anggota baru dalam koalisi Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Siap Tampung Jokowi-Gibran, Zulhas: Nggak Usah Kesana Kemari, Sudah Ada Rumahnya di Sini Namanya PAN
"Kalau Pak Prabowo merasa perlu ada tambahan, kita dukung," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).
Herzaky melanjutkan, Partai Demokrat sama sekali tak menyoal ada penambahan anggota baru di dalam koalisi Prabowo-Gibran, selama tujuan mereka bergabung adalah untuk kebaikan masyarakat, maka partai politik yang dibesut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu selalu terbuka.
"Pak Prabowo mau nambah partai siapa silahkan, Demokrat terbuka dan mendukung penuh. Karena bagi kami yang penting program kita yang baik buat masyarakat kita lakukan," ucapnya.
Sementara itu, Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno meminta presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tidak merangkul partai politik yang selama ini koar-koar mending Pilpres curang dan ingin menggagalkan hasil Pilpres.
Menurut Adi, sudah sepantasnya parpol-parpol tersebut berada di luar pemerintahan dan mengambil posisi menjadi oposisi.
Dia juga meminta parpol-parpol tersebut tidak berharap jatah menteri dari pemenang Pilpres, bahkan Adi menegaskan haram hukumnya mereka yang menuding Pilpres curang untuk masuk ke dalam kabinet kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Yang menuding Pilpres 2024 curang, haram bergabung dengan Capres-cawapres terpilih,” kata Adi dalam keterangannya Kamis (25/4/2024).
Adapun sejumlah parpol yang menjadi lawan Prabowo-Gibran yang disebut-sebut berpotensi gabung ke koalisi pemerintahan adalah NasDem dan PKB yang pada Pilpres kali ini mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Sementara dua parpol pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yakni PDI Perjuangan dan PPP juga dikabarkan bakal merapat ke koalisi pemerintahan, khusus untuk PDI Perjuangan, saat ini komunikasi dengan Prabowo masih terus digodok, sikap partai ini bakal ditentukan setelah pertemuan Prabowo dengan ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kau menuduh curang, tapi kau mau berkoalisi berharap jatah menteri dari pemenang yang kau tuduh curang," tutup Adi.
Sekedar info, Prabowo Subianto sudah menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sesat setelah dirinya ditetapkan menjadi presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024).
Dalam pertemuan tertutup antara Prabowo dan Cak Imin yang berlangsung di Markas PKB selama dua jam itu, PKB menyodorkan 8 agenda perubahan kepada Prabowo. Bahkan Cak Imin tak sungkan menyebut pihaknya ingin kembali merajut kerja sama dengan kubu Prabowo.
Adapun PKB mulainya berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo pada Pilpres 2024 ini, PKB berharap Cak Imin dapat digaet menjadi cawapres, namun keinginan itu tak kunjung diakomodir, PKB akhirnya memilih hengkang dan bergabung ke kubu Anies Baswedan yang saat itu baru didukung NasDem dan PKS.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dorong China Bangun Transportasi di IKN
Singkat cerita Cak Iminpun didapuk menjadi cawapres pendamping Anies yang hasilnya seperti kita ketahui bersama bahwa pasangan ini kalah telak dari Prabowo-Gibran
