Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mencabut status tanggap darurat bencana di Provinsi yang ia pimpin tersebut setelah Sumut diterjang banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 lalu.
Bobby mengatakan status tanggap darurat bencana itu dicabut pada 31 Desember 2025 lalu, kini Sumut berstatus pemulihan pascabencana.
Bobby mengatakan fase transisi ini akan difokuskan pada percepatan penanganan dampak bencana, terutama pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Baca Juga: Prabowo Klaim Ada Pihak Swasta Mau Beli Lumpur Bandang di Aceh
"Insyaallah kita masuk ke fase transisi, percepatan penanggulangan pascabencana ini menjadi poin penting," ujar Bobby dilansir Sabtu (3/1/2026).
Bobby menjelaskan masa transisi tersebut akan berlangsung selama tiga bulan hingga Maret 2026. Selama periode ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana.
"Tiga bulan ya, sampai Maret 2026," ujarnya.
Menurut Bobby, seluruh korban yang telah terdata akan menjadi fokus utama pemulihan, mulai dari perbaikan rumah, infrastruktur, hingga pemulihan sektor ekonomi.
Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan proses pemulihan berjalan lebih cepat agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali normal.
"Korban bencana yang hari ini sudah terdata, kebutuhannya kita juga sudah data, kebutuhan itulah yang harus kita penuhi sekarang, baik rumah, infrastruktur, area pertanian, area usaha, UMKM mereka, dagangan mereka, ini yang menjadi fokus kita sekarang," ujarnya.
Bencana banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten kota di Sumatra Utara sejak 24 hingga 26 November 2025.
Kemudian Gubernur Sumatera Utara menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di wilayah Sumut pada 27 November-10 Desember 2025.
Lalu status tersebut diperpanjang pada 11-24 Desember 2025 dan diperpanjang kembali pada 24- 31 Desember 2025.
Berdasarkan data Pusdalops PB BPBD Provinsi Sumut per 1 Januari 2026, tercatat 366 orang meninggal dunia dan 60 orang lainnya masih hilang. Bencana tersebut menyebabkan 1.803.549 jiwa terdampak di 19 kabupaten/kota, dengan 14.430 jiwa yang mengungsi.
