Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta tambahan anggaran sebesar Rp5,03 triliun untuk pemulihan sektor pendidikan Sumatra pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu.
Hal ini sebagai komitmen pemerintah, dalam memastikan layanan pendidikan tetap berjalan di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Baca Juga: Pascabencana di Aceh Tamiang, Artha Graha Peduli Bersihkan Sejumlah Fasilitas Publik
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, penambahan anggaran itu dialokasikan untuk pemulihan sarana pendidikan serta pengadaan alat-alat penunjang pendidikan hingga tunjangan khusus guru, dan rekonstruksi serta rehabilitasi satuan pendidikan.
Abdul Mu'ti mengatakan, bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh berdampak pada 4.549 satuan pendidikan yang juga melibatkan 657.193 siswa dan 56.882 guru di tiga provinsi tersebut. Dia mengatakan pemulihan sektor pendidikan di wilayah bencana itu harus dikebut.
"Kondisi ini menuntut langkah cepat dan terkoordinasi agar hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan tetap terpenuhi, meskipun dalam situasi darurat," kata Abdul Mu'ti saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI dilansir Kamis (22/1/2026).
Di awal penanganan, Kemendikdasmen telah menyalurkan anggaran sebesar Rp94,84 miliar, namun total anggaran itu masih kurang, adapun anggaran itu dipergunakan untuk bantuan 27.000 paket school kit untuk peserta didik, 168 unit tenda pembelajaran darurat, 147 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat untuk 1.339 satuan pendidikan, tunjangan guru terdampak bencana bagi 16.467 guru, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan, dan 147.670 buku untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran.
"Masih terdapat kekurangan anggaran di luar yang telah disalurkan sebesar Rp4,94 triliun," beber Abdul Mu'ti.
Abdul Mu'ti menegaskan, bahwa penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan total. Selain perbaikan fisik, fokus utama kementerian adalah memastikan kesejahteraan pendidik yang terdampak.
Seperti melaksanakan rehabilitasi satuan pendidikan, dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pada 49 satuan pendidikan di Provinsi Aceh dengan nilai bantuan PKS sebesar Rp 54,53 miliar.
Baca Juga: Menakar Kekuatan Politik Anies Baswedan, Figur Utama Partai Gerakan Rakyat
"Proses ini akan terus dilaksanakan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan proses rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap. Semoga seluruh bantuan tersebut dapat mendukung kebutuhan anak-anak kita untuk tetap mendapatkan hak pendidikannya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas," pungkasnya.
