Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk masyarakat Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang dan longsor pada akhir 2025 lalu. 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah bervariasi mulai dari Rp15 juta untuk rumah yang rusak sedang hingga Rp30 juta untuk yang rusak parah, dan 60 juta untuk rumah yang hanyut atau  benar-benar hilang karena bencana alam itu.  Sekarang ini pemerintah tengah melakukan verifikasi. 

Baca Juga: Pemerintah Buka Donasi dari Dispora untuk Bencana Sumatra, tapi Ada Syaratnya

"Saya beri waktu mulai dari kemarin tiga hari untuk diverifikasi di tingkat BNPB, diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Capil. Kalau tiga hari sudah clear uangnya oleh BNPB segera bayarkan, Rp15 juta yang rumahnya rusak ringan dan Rp30 juta rusak sedang," kata  Tito Karnavian di Aceh Tamiang dilansir Senin (12/1/2026). 

Dengan bantuan tersebut, pemerintah kata Tito berharap bisa meringankan beban masyarakat. Mereka yang kehilangan rumah karena hanyut dan rusak parah, pemerintah memberi mereka beberapa opsi, menunggu di tempat pengungsian atau pindah ke hunian sementara yang sekarang ini telah disediakan pemerintah.

Kemudian untuk opsi kedua, kata Mendagri, mereka diberikan biaya Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan, dan dapat diperpanjang sebagai uang untuk menunggu sampai hunian dibangun baru.

"Atau kalau mau bangun sendiri silakan membangun, diberikan dana di Rp60 juta oleh BNPB," ujarnya.

Selain itu Tito menginginkan para pengungsi yang masih berada di tenda-tenda agar secepatnya kembali setelah menerima dana perbaikan rumah, sehingga tidak terlalu banyak warga tinggal tempat pengungsian.

Baca Juga: Gibran Buka Suara Terkait Sindiran Pandji Pragiwaksono

"Karena itu enggak sehat, di tenda sudah mulai ada yang sakit, kemudian juga yang kasihan anak-anak bayi. Nah, untuk itu kemarin saya mengejar untuk pemerintah daerah dan sudah disampaikan oleh bupati, sedapatnya dulu sampaikan data masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang," ujarnya.