Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,63 triliun. Tambahan anggaran itu diajukan untuk mengebut pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah terpencil yang menjadi bagian dari program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran tersebut lantaran anggaran yang digelontorkan pada 2025 sebesar Rp71 tak mencukupi untuk pembangunan SPPG baru di daerah terpencil.
Baca Juga: Pemerintah Akui MBG Belum Maksimal Serap Produk Pertanian dan Peternak Lokal
“Total kebutuhan tambahan yang kami ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun. Badan Gizi Nasional diprediksi menyerap 99 persen dari dana Rp71 triliun, ditambah kebutuhan tambahan Rp28,63 triliun. Jadi total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp99 triliun pada tahun 2025,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Kamis (13/11/2025).
Dadan merinci, anggaran Rp28,63 triliun ini mencakup pembangunan 8.286 SPPG terpencil yang tersebar di 35 provinsi, 324 kabupaten, dan 2.465 kecamatan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8.218 titik sudah terverifikasi dan memiliki calon investor, sementara 68 titik masih dalam proses verifikasi.
“Dari total 8.286 SPPG, 8.218 di antaranya sudah terverifikasi termasuk calon investornya, sementara 68 titik masih menunggu verifikasi,” jelasnya.
Untuk skema pendanaan, pembangunan SPPG dilakukan melalui kerja sama dengan investor lokal yang memperoleh jaminan sewa di muka selama empat tahun, setelah bangunan dinyatakan layak berdasarkan hasil penilaian Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Menakar Dampak Program MBG terhadap Harga Pangan
“Kalau biaya pembangunan Rp1,5 miliar, maka break even point-nya tiga tahun atau sekitar Rp500 juta per tahun. Kalau disewa empat tahun di muka, bisa mencapai Rp2 miliar. Tapi angka pastinya tergantung hasil penilaian dari tim Kementerian Keuangan,” papar Dadan.
