Redenominasi rupiah bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan di Indonesia. Chief Economist PermataBank, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa redenominasi rupiah bisa dilakukan jika memenuhi tiga syarat utama, yakni aspek stabilitas makroekonomi, stabilitas pasar keuangan, serta stabilitas sosial-politik dan kesiapan teknis lintas lembaga.
"Pada intinya, redenominasi adalah agenda yang layak dan bermanfaat bila diluncurkan pada periode stabil dan dieksekusi dengan disiplin," jelas Josua Pardede kepada Olenka, Senin (10/11/2025).
Josua menjelaskan, kebermanfaatan merupakan satu dari tiga dampak yang mungkin ditimbulkan dari impelementasi redenominasi rupiah. Dampak lainnya ia kelompokkan ke dalam aspek risiko dan biaya penyesuaian.
Dari sisi manfaat, redenominasi dinilai dapat memperbaiki kemudahan hitung, pencatatan, dan pelaporan; menyederhanakan penulisan harga, kuitansi, dan sistem akuntansi; menurunkan biaya pencetakan uang dalam jangka panjang; serta mengangkat persepsi psikologis terhadap mata uang nasional karena denominasi menjadi lebih ringkas dan sebanding dengan banyak negara lain.
"Secara ekonomi riil, dampak terhadap inflasi seharusnya netral karena tidak ada perubahan daya beli," tegas Josua.
Sementara itu, ia menilai dampak secara risiko utamanya bersifat perilaku dan operasional. Josua mengatakan, sebagian pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga yang berlebihan, sebagian masyarakat dapat keliru menafsirkan harga turun padahal hanya berubah satuan, dan ada potensi kebingungan pada tahap awal transisi.
Baca Juga: Pernyataan Resmi Bank Indonesia Soal Rencana Menkeu Purbaya Lakukan Redenominasi Rupiah
"Karena itu, rancangan kebijakan mensyaratkan pencantuman dua harga dalam periode tertentu, kaidah pembulatan yang baku, sanksi yang jelas, dan sosialisasi massif hingga ke daerah," pungkas Josua.
Dari sisi biaya penyesuaian, sektor keuangan dan ritel perlu memutakhirkan sistem teknologi, basis data, mesin kasir, ATM, dan antarmuka pembayaran. Studi sebelumnya menunjukkan bank kelompok besar memerlukan beberapa bulan untuk menyesuaikan sistem, sehingga tahapan transisi bertahap sangat penting agar layanan tetap lancar.
"Ukurannya sederhana, semakin siap fondasi makro, semakin kondusif politik, dan semakin rapi peta jalur teknis serta komunikasi publik, semakin besar peluang keberhasilan tanpa gejolak," tegasnya lagi.
