Pemerintah Indonesia disebut-sebut bakal memberikan data pribadi masyarakat Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan dagang ke dua negara. Pemerintah Indonesia disebut menyuplai data pribadi itu supaya AS menurunkan tarif impor untuk RI.
Presiden Prabowo Subianto ketika disinggung isu tersebut dirinya tak memberi jawaban pasti, ia tak membenarkan juga tak menampik isu itu, intinya kat Prabowo pemerintah masih terus bernegosiasi.
Baca Juga: Prabowo Sukses Luluhkan Trump Soal Tarif Impor, China Merespons
"Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus," kata Prabowo usai acara Harlah ke-27 PKB, Jakarta dilansir Kamis (7/8/2025).
Adapun pemerintah Indonesia sukses menekan tarif impor yang dikenakan AS, mula-mula Indonesia diberi tarif sebesar 32 persen, lewat negosiasi yang berlangsung alot selama beberapa hari, AS akhirnya menurunkan tarif tersebut menjadi 19 persen.
Setelah penurunan tarif tersebut Presiden AS Donald Trump membocorkan poin-poin kerja sama perjanjian dagang dengan Indonesia. Salah satu poinnya adalah komitmen transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika Serikat.
Gedung Putih melalui pernyataan resminya, menyatakan Indonesia akan menyediakan kepastian terhadap kemampuan memindahkan data pribadi ke AS. Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (PCO), Hasan Nasbi memastikan transfer data itu akan dilakukan tetap dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
"Kita hanya bertukar data berdasarkan UU Data Perlindungan Data pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi," kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.
Ia menjelaskan transfer data ini akan berkutat pada kerangka perdagangan, khususnya terhadap komoditas yang berpotensi disalahgunakan penggunaannya.Komoditas yang berpotensi disalahgunakan itu pun dinilai memerlukan keterbukaan data sebagai tindakan preventif atas hal yang tak diinginkan.
"Kalau barang tertentu itu dipertukarkan misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk bisa jadi bom. Gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom," ujar dia.
Ia menjelaskan keterbukaan data itu juga hanya seperti siapa aktor yang melakukan transaksi jual-beli.
"Jadi tujuan ini adalah semua komersial bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain. Kira-kira seperti itu," ucapnya.
Terpisah, Menkomdigi Meutya Hafid menyebut akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto perihal kesepakatan dagang itu.
Baca Juga: Sukses Lunakan Trump, Prabowo tetap Tak Puas dengan Tarif Impor 19 Persen
Meutya masih irit bicara perihal poin kesepakatan transfer data tersebut. Ia pun meminta publik menunggu hingga ia berkoordinasi dengan Airlangga.
"Besok kami akan ke Menko Perekonomian dan besok kami akan koordinasi seperti apa penjelasannya dan nanti mungkin akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami," ucap Meutya.
