Baru sehari dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono langsung dihadapkan pada sederet pekerjaan rumah yang tidak ringan. Di antara berbagai persoalan yang membayangi program Makan Bergizi Gratis (MBG), tingginya angka kasus keracunan menjadi salah satu yang paling menyita perhatian.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu selama ini memang kerap menuai polemik. Selain persoalan tata kelola dan transparansi anggaran, berbagai insiden keracunan massal di sejumlah daerah turut memunculkan desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh.
Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam kurun sekitar 1,5 tahun pelaksanaan MBG, tercatat sebanyak 449 kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang berdampak pada sekitar 38.000 orang.
Baca Juga: Bongkar Pasang Kepala BGN Bukan Solusi Membenahi Program MBG
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 33.626 pelajar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG sejak awal 2025 hingga April 2026.
Data tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah, mengingat program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan baru.
Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan dari MBG Watch, Isnawati Hidayah, mengatakan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap program MBG sudah tidak bisa ditunda lagi.
Baca Juga: Sudaryono Jadi Kepala BGN, Pengamat Singgung Nepotisme: Dipilih karena Orang Dekat Prabowo?
"Yang paling mendasar adalah evaluasi dan audit. Program ini sudah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi masyarakat belum melihat adanya perbaikan yang signifikan di lapangan," ujar Isnawati dikutip dari BBC Indonesia pada Kamis (23/07/2026)
Menurutnya, pergantian pimpinan BGN tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti dengan pembenahan tata kelola secara menyeluruh, termasuk standar keamanan pangan dan sistem pengawasan distribusi makanan.
Selain kasus keracunan, Isnawati juga menyoroti belum adanya audit terbuka yang dapat diakses publik. Padahal, MBG merupakan salah satu program dengan alokasi anggaran terbesar pemerintah.
"Ini anggaran yang sangat besar dan menyangkut jutaan penerima manfaat. Transparansi menjadi hal yang mutlak," katanya.
Sudaryono sendiri mengakui bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi di tubuh BGN. Usai dilantik, ia menegaskan akan memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan MBG.
"Setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan tujuan program. Yang tidak transparan dibuat transparan, yang manual dibuat digital dan ada rekam jejaknya," ujar Sudaryono.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG tidak hanya soal menyediakan makanan, tetapi memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan aman untuk dikonsumsi.
"Tujuannya bukan hanya menyediakan makanan, tetapi memberikan gizi yang baik bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui," tambahnya.
Baca Juga: Resmi Gantikan Nanik, Gerindra Pede Sudaryono Mampu Benahi BGN
Kini, publik menanti langkah konkret Sudaryono dalam membenahi program yang menjadi salah satu janji politik terbesar Presiden Prabowo tersebut. Sebab, di balik ambisi mencetak generasi emas Indonesia, ada ribuan kasus keracunan yang belum sepenuhnya terjawab.
Dengan data puluhan ribu korban yang telah tercatat, tantangan terbesar Sudaryono bukan hanya mempertahankan program MBG, melainkan memastikan setiap makanan yang tersaji benar-benar aman bagi anak-anak Indonesia.
