Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono buka suara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap jalan di tengah bencana kebakaran hutan (karhutla) di Kalimantan, dimana para siswa dipaksa untuk tetap mengambil paket MBG di tengah libur sekolah karena kepungan asap Karhutla.
Sudaryono tidak menampik hal itu, namun ia mengaku itu terjadi hanya sekali saja lantaran dapur penyedia MBG sudah terlanjur membeli bahan makanan bahkan sebagian besar bahan makanan itu sudah diproses dan siap dimatangkan, sehingga dari pada dibuang, para penerima manfaat diminta datang dan mengambilnya di sekolah.
"Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi," kata Sudaryono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta dilansir Jumat (4/9/2026).
Sudaryono menegaskan operasional dan distribusi MBG di daerah-daerah terdampak Karhutla seperti di Kalimantan dan Sumatera dilakukan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Dia menegaskan BGN sama sekali tidak pernah memaksa pihak sekolah yang sedang libur untuk mendistribusikan MBG.
"Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti. Pertimbangannya, kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak. Kami intinya menyerahkan (kewenangan) SMA itu di gubernur, kemudian SD, SMP kan di bupati/wali kota, kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti," ujar dia.
Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap aktivitas ekonomi, khususnya konektivitas transportasi udara.
"Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Ristianto mengatakan, informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas operasi pengendalian sekaligus memberikan panduan informasi kepada masyarakat.
"Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan," ujar dia.
Berdasarkan pemantauan terakhir Kemenhut, kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah dalam waktu relatif cepat, dipengaruhi oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya.
Ristianto mengatakan, Kemenhut juga terus menyampaikan perkembangan secara terbuka melalui kanal resmi dan sistem SiPongi.
"Khusus untuk perjalanan udara, masyarakat kami imbau mengikuti informasi terbaru dari BMKG, otoritas bandara, AirNav Indonesia, dan maskapai penerbangan," kata dia.
