Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas ngotot enggan membayarkan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia beralasan lantaran saat ini Whoosh tengah dikelola oleh BUMN, yang di mana saat ini BUMN telah dikelola oleh Danantara.
Baca Juga: Ekonom Dukung Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN: Bisa Bikin Fiskal Tak Sehat
"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," katanya kepada wartawan, Senin kemarin.
"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tambah dia.
Sementara itu, setelah ditelusuri, utang proyek Kereta Cepat Whoosh ini dibangun dengan total investasi mencapai US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun jika asumsi dolar saat ini Rp16.186 per dolar AS.
Namun, dalam proposal awal yang diajukan China saat itu, nilai investasi US$5,13 miliar atau lebih murah dari tawaran Jepang US$6,2 miliar.
Dalam prosesnya, pemerintah pun meminjam China Development Bank untuk membiayai sekitar 75 persen dari proyek.
Kemudian, sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yakni patungan dari PT Pilar Singeri BUMN Indonesia sebanyak 60 persen dan Beijing Yawan HSR CO Ltd 40 persen. Dan utang Rp116 triliun lah yang membebani Whoosh.
Istana Menjawab
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun ikut bersuara terkait aksi Purbaya yang enggan membayarkan utang Whoosh menggunakan APBN.
Terkait itu, pihak Istana mengaku tengah menyiapkan pembayaran skema non-APBN.
"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujarnya.
Namun, pihaknya mengatakan jika pembahasannya belum rampung dan tidak bisa dibahas hanya dalam satu malam.
