Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait membocorkan salah satu strategi dalam mendukung program 3 juta rumah di tahun 2025. Salah satunya, dengan memanfaatkan lahan sitaan koruptor untuk membangun permukiman rakyat.
Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo ini menjelaskan potensi lahan sitaan tersebut ebrasal dari berbagai daerah.
Baca Juga: Komitment Prabowo: Siap Perkuat Pertamina dan PLN untuk Transisi Energi
Baca Juga: Menunggu Pertemuan Megawati-Prabowo Terjadi
Adapun hal tersebut diterima berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung. Seperti, di Banten misalnya, terdapat 1.000 hektare lahan sitaan koruptor.
"Jaksa Agung bilang di Banten saja ada 1.000 hektare lahan disita dari koruptor. Itu baru satu hal, tapi banyak kok lahan-lahan seperti itu," bebernya, Senin (28/10) malam.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika banyak lahan sitaan yang akan dilelang oleh bank akibat kredit macet
Selain itu, Ara mengatakan akan menyisir lahan-lahan sitaan yang akan dilelang oleh bank karena kredit oknum tersebut macet.
Tambahnya, untuk tanah sitaan yang sudah menjadi milik negara akan masuk ke dalam skema Bank Tanah yang dikelola Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kemudian, Kementerian PKP akan mempersilakan swasta membangun hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah di lahan sitaan koruptor.
"Yang bangun bisa swasta atau negara. Nanti kita buat aturannya dulu dan dibicarakan di lintas kementerian/lembaga," katanya lagi.
Untuk menjalankan program tersebut, ia mengaku perlu mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian ATR/BPN, dan lainnya.
"Saya sudah minta sama bu Menteri Keuangan dan Jaksa Agung soal rencana ini. Nanti, kita adakan rapat-rapat lagi. Supaya ini ada kepastian hukum. Pada akhirnya, tanah-tanah sitaan itu bisa diberikan ke rakyat," tukas dia.
