Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan jika partainya tidak menutup kemungkinan akan mengikuti proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila seluruh persyarakat telah terpenuhi dan tidak ada jalan lain.
Namun, ia mengaku wacana tersebut merupakan situasi tragis bagi bangsa Indonesia. "Saya katakan kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia, ya kan? Memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian, jalankan saja. Kan enggak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain boleh kita pikir-pikir. Itu aja," katanya kepada wartawan, seperti dikutip Senin (9/11/2026).
Lanjutnya, ia menegaskan jika partainya lebih mengutamakan suasana keharmonisan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Janji Nggak Bakal Berisik, Pendukung Gibran Pasrah Jika Wapres Dimakzulkan DPR: Kami Nggak Cengeng!
Baca Juga: Gibran Tidak Disadap Listyo Sigit Cs, Anak Buah Ibu Mega Nyeletuk: Kawan Nggak Mungkin Sadap Kawan
"Bagi NasDem itu, dia ingin menempatkan kepentingan suasana kebatinan bagi seluruh komponen elemen masyarakat bisa terjaga secara baik. Tidak dari waktu ke waktu kita terus-menerus harus bisa merasakan kesediaan di antara satu sama lain," ujarnya.
Bahkan, dirinya mengaku prihatin apabila dinamika politik yang terjadi saat ini berujung pada pemakzulan wakil presiden aktif.
"Ini kan barangkali ada musibah bagi kita sebagai satu bangsa. Presiden yang masih, masih aktif, wakil presiden masih aktif. Nah, tiba-tiba wakil presiden harus ada rencana pemakzulan. Nah, ini bagi saya, jujur saya katakan, tragis," tambahnya.
Namun, ia mengaku jika situasi ini bukan yang dia harapkan, tetapi NasDem akan menghormati proses yang berjalan apabila pemakzulan memang menjadi satu-satunya alternatif.
"Dan ini bukan yang kita harapkan tentunya. Ya sudah terjadi kalau itu harus terjadi, ya," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman, menyatakan jika partainya akan segera menggelar rapat untuk membahas polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai reses DPR RI.
Dengan tegas, ia mengatakan jika Fraksi Gerindra akan menentukan sikap terkait polemik tersebut.
"Masih masa reses, di awal masa sidang besok, ya, biasanya ada rapat fraksi, di situ kami anggota akan mendapat arahan dan sekaligus merumuskan sikap Fraksi Partai Gerindra di DPR RI," katanya kepada wartawan, seperti dikutip Selasa (3/11/2026).
Lanjutnya, ia mengatakan jika rapat akan dilaksanakan pada masa sidang DPR RI, 10 Nevember 2026 mendatang.
"Tapi kami kan tanggal 10 itu pembukaan masa sidang, di hari itu biasanya kami melakukan rapat fraksi. Salah satunya ya pasti ini akan kita bahas, ya," sambungnya.
