Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam pejabat yang menjadi sasaran penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs. Padahal aksi mata-mata itu menyasar sejumlah pejabat penting termasuk Presiden Prabowo Subianto, hingga politisi dan ketua umum partai politik.
Gibran bersama keluarga besarnya termasuk Kaesang Pangarep hingga Jokowi yang lolos dari penyadapan itu bikin publik bertanya-tanya, bahkan banyak yang menaruh curiga, jangan-jangan keluarga Jokowi menjadi dalang di balik aksi penyadapan tersebut sebab logika sederhananya, jika presiden ikut disadap, maka seharusnya sang wakil juga ikut di awasi.
Baca Juga: Geng Solo Terpojok Setelah Penyadapan Prabowo Terbongkar, Pemakzulan Gibran Mulus Tanpa Hambatan!
“Logikanya sederhana. Kalau presiden menjadi sasaran, wapres semestinya ikut diawasi. Kecuali satu hal: kawan tidak akan menyadap kawan,” kata Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli dilansir Senin, (9/11/2025).
Guntur Romli lantas mendesak pihak kepolisian untuk membongkar tuntas dalang di balik penyadapan tersebut, siapapun yang berada di baliknya kepolisian diminta untuk tidak menutup-nutupi.
Dia lalu mengutip pernyataan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang disebutnya benar. Tekanan publik kini makin terkonsolidasi terhadap wacana pemakzulan Gibran setelah kasus penyadapan terbongkar.
Sejak awal, legitimasi Gibran sudah cacat. Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 adalah akrobat hukum dan pelanggaran etik berat. Syarat usia dipaksakan. Lalu muncul pasal selundupan soal ijazah. Kini kasus penyadapan menambah satu pertanyaan lagi yang belum terjawab.
Baca Juga: Prabowo Mau Polemik Gibran Diselesaikan Lewat Jalur Politik
“Jabatan wakil presiden bukan warisan keluarga. Ia amanah rakyat yang harus berdiri di atas hukum, bukan di atas rekayasa dan manipulasi kekuasaan,” tandas Mantan Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.
