Pengamat Politik Heru Subagia memberi peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai serangan balik kubu Joko Widodo (Jokowi) setelah skandal penyadapan yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo terungkap.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Listyo Sigit merupakan salah satu kaki tangan Jokowi yang sampai sekarang ini masih berada di dalam lingkaran kekuasaan Prabowo. Kebocoran informasi hasil sabotase yang dilakukan Listyo sigit bisa saja menjadi kartu sakti Jokowi untuk menggoyang pemerintahan Prabowo.
"Dengan sisa-sisa jaringan yang terafiliasi dengan Solo yang telah menguasai instrumen informasi strategis selama satu dekade terakhir, Jokowi akan memanfaatkan kebocoran data (leakage) kompromat atau kartu truf politik faksi Kertanegara ke ruang publik sebagai bentuk serangan balik untuk mendelegitimasi stabilitas kabinet," kata Heru kepada wartawan Rabu (4/11/2026).
Heru mengatakan, setelah aksi sabotase ini terbongkar ke publik, geng Solo, sebutan untuk kelompok politik yang berafiliasi Jokowi, tidak mungkin diam saja, mereka bakal berupaya melakukan serang balik, tidak hanya memanfaatkan kebocoran informasi, mereka bisa mengguncang pemerintahan Prabowo lewat instrumen lainnya, salah satunya lewat masalah ekonomi dengan menggerakan kaum oligarki yang selama ini di bawah kendali Jokowi.
"Kekuatan oligarki ini berpotensi melakukan resistensi ekonomi, yang dapat memengaruhi stabilitas pasar atau investasi domestik sebagai sinyal tekanan bagi pemerintahan Prabowo," tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Prabowo kata Heru mesti menyiapkan sejumlah strategi yang mumpuni, salah satu hal yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini adalah sterilisasi Kabinet Merah Putih, orang-orang yang terafiliasi ke geng Solo harus sesegera mungkin disingkirkan agar mereka tak lagi menggerogoti pemerintahan dari dalam.
Sterilisasi kabinet, kata Heru tidak hanya menyasar para menteri atau pejabat lainnya, namun Prabowo lanjut Heru juga mesti memperhitungkan posisi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang sekarang menjabat wakil presiden. Menurut Heru, Gibran harus segera dimakzulkan setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA/SLTA
"Prabowo tak ada toleransi terhadap Gibran dan prediksi jika justru Prabowo akan memberikan aba-aba percepatan Pemakzulan Gibran atau merestui dorongan publik agar Gibran tinggalkan kursi Wakil Presiden secara sukarela," ujarnya.
"Publik kini tinggal menjadi saksi, seberapa jauh siklus pembalasan ini akan bergulir, dan seberapa bersih Prabowo dapat mensterilkan jalannya pemerintahan dari bayang-bayang masa lalu," tambahnya memungkasi.
