Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto kembali menuai sorotan. Kali ini bukan soal substansi kebijakan, melainkan kekeliruan saat menyebut pekerjaan dan besaran upah seorang warga dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kesalahan tersebut kemudian dikomentari eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Ia mempertanyakan bagaimana informasi yang keliru itu bisa sampai menjadi bagian dari pidato Presiden.
Dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (14/8/2026), Prabowo memperkenalkan seorang perempuan bernama Susana dari Kabupaten Bogor. Perempuan tersebut disebut sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang kini mengalami perbaikan kondisi ekonomi.
Saat memperkenalkannya, Prabowo menyebut Susana bekerja sebagai buruh harian yang mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram.
Baca Juga: Soal Pengupas Bawang, Sosok Ini Curiga Ada yang ‘Menjebak’ Prabowo: Pengkhianat...
“Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Dia bekerja sebagai buruh harian. Buruh harian mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram,” ucap Prabowo.
Pernyataan tersebut kemudian ramai disorot karena informasi yang beredar mengenai sosok yang dimaksud berbeda. Perempuan tersebut diketahui bernama Susanah dan disebut bekerja menjahit kain perca, bukan mengupas bawang.
Begitu pula dengan nominal upahnya. Susanah disebut menerima Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.
Kesalahan tersebut kemudian disoroti Said Didu melalui akun X miliknya. Ia menilai kekeliruan dalam pidato kenegaraan Presiden patut disayangkan.
Baca Juga: Kudeta Senyap Jokowi, Prabowo Hanya Dikasih Waktu Dua Tahun Saja, Terakhir Oktober 2026!
“Pidato Kenegaraan Presiden @prabowo tanggal 14 Agustus 2026, seakan terhapus dari satu kalimat gaji pengupas bawang Rp700.000 per kilogram,” kata Said Didu dikutip Rabu (19/08/2026).
Namun, Said tidak hanya mempersoalkan kesalahan penyebutan tersebut. Ia justru mempertanyakan sumber informasi yang diterima Prabowo sebelum data itu disampaikan di hadapan publik.
“Kita sangat menyayangkan bahwa Bapak Presiden @prabowo saat ini sering sekali salah menyampaikan data yang diakui sebagai masukan dari bawahan,” ujarnya.
Menurut Said, setidaknya ada dua kemungkinan yang dapat menjelaskan kekeliruan tersebut. Pertama, informasi yang diterima Presiden memang keliru sejak awal. Kedua, Prabowo mengalami slip of tongue atau keseleo lidah ketika menyampaikan pidato.
“Penyebabnya, bisa karena kesalahan masukan atau keseleo lidah (slip of tongue). Ke depan hal seperti ini harus dikurangi bahkan dihilangkan,” ungkap Said.
Meski demikian, Said mengingatkan agar publik tidak berhenti pada kesalahan penyebutan pekerjaan maupun nominal upah tersebut.
Ia menilai sejumlah pihak justru terlalu fokus membahas kekeliruan tersebut sehingga substansi lain dalam pidato Presiden yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat berisiko terabaikan.
“Tapi kita juga sangat menyayangkan bahwa tidak sedikit tokoh yang habiskan waktu untuk lakukan framing kesalahan (mungkin keseleo lidah) tersebut, menutupi dan tidak membahas substansi lain yang disampaikan oleh Presiden untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Dengan demikian, bagi Said, persoalannya bukan hanya Rp700 atau Rp700 ribu. Ia juga menilai perlu ada evaluasi terhadap proses penyampaian informasi kepada Presiden agar kesalahan serupa tidak terus berulang dalam forum resmi kenegaraan.
