Presiden Prabowo Subianto mengaku diri sempat dirayu pihak tertentu agar mau disogok untuk memuluskan suatu urusan, bukan sekali atau dua kali, kepala negara mengatakan upaya suap itu dilakukan sampai berkali-kali, namun dirinya sama sekali tak tergoda.
"Aku satu tahun saja jadi presiden geleng-geleng kepala juga. Saya berapa kali mau disogok bolak-balik datang minta ini itu," kata Prabowo, saat acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat dilansir Kamis (8/1/2026).
Baca Juga: Prabowo Sebut PKB Harus Diawasi, Cak Imin Langsung Klarifikasi...
Prabowo tetap teguh pada prinsipnya, ia tak mau menjual integritasnya. Dia mengatakan dirinya tetap bekerja dengan tulus untuk melayani rakyat. Prabowo kembali menegaskan dirinya sama sekali tidak bisa digoda dengan upaya sogokan dan suap yang hendak dilakukan pihak tertentu.
"Saya ndak ikut yang lain-lain," katanya.
Untuk mengantisipasi penyimpangan yang bisa saja ia lakukan, Prabowo mengaku dirinya juga tak mau terlibat langsung dalam memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat masalah hukum. Perlu diketahui belakangan pemerintah memang mencabut dan membekukan sejumlah izin usaha berbagai perusahaan karena sederet masalah.
Hal ini dilakukan Prabowo untuk menghindari konflik kepentingan, jangan sampai perusahaan-perusahaan bermasalah itu justru mikik teman atau orang dekatnya.
"Saya bilang saya nggak mau, saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan, Nggak enak bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, oh aduh teman saya. Begitu lihat lagi eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, enggak mau tahu," kata Prabowo.
"Jadi kalau mau dicabut ya salahkan saja Jaksa Agung ya kan. Memang kalian menteri-menteri, kalian diangkat untuk dihujat. Nggak apa-apa, saya nggak mau baca, kalau saya nggak mau berpengaruh.Kemarin ada menteri bapak pelajari ini, ada nama-namanya, jangan-jangan saya takut ada teman saya di situ, atau anggota Gerindra ya kan," tambahnya.
Prabowo memberikan arahan tegas kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penindakan secara tegas kalau ada pelanggaran, tanpa perlu menunggu adanya arahan.
Menurut Prabowo sebagai pembantu di kabinetnya harus menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang sistem perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan, dimana cabang produksi penting dikuasai negara dan untuk kemakmuran rakyat.
"Mereka tanya, Pak apa petunjuk? yang melanggar tindak, sederhana," tegas Prabowo.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan ada pihak yang ingin menyogok presiden, sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp 16,5 triliun. Hal itu diungkapkan Hashim saat menghadiri acara Indonesia Berdoa yang digelar FORMAS di Kuningan City, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2025).
Mulanya, dia mengatakan kalau beberapa bulan lalu, Prabowo meneleponnya ketika malam Minggu. Prabowo menanyakan aktivitas Hashim dan lantas dijawab sedang membaca buku.
"Kenapa telepon? 'Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang'," kata Hashim menirukan omongan Prabowo.
Hashim lantas bertanya kepada Prabowo perihal nominal uangnya. Prabowo lantas menjawab US$ 1 miliar.
Baca Juga: Bahlil Beber Kondisi Koalisi Pemerintahan Prabowo
"Ya Pak Fahri (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah) sudah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok US$ 1 miliar dolar," ujar Hashim.
Ia lantas menanyakan respons Prabowo terhadap tawaran tersebut. Prabowo, menurut Hashim, menolak.
