Presiden Prabowo Subianto mulai gerah melihat izin konsesi tambang yang bertahun-tahun hanya menjadi “pajangan”. Ia bahkan meminta Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, untuk mencabut izin konsesi yang tak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
Instruksi tegas itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo menyinggung masih banyak konsesi tambang yang telah diberikan kepada pihak tertentu, tetapi justru dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Bahkan, ia menyebut ada konsesi yang sudah berusia puluhan tahun tanpa aktivitas berarti.
“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut! Ada konsesi 28 tahun, Maluku Barat Daya, Masela. Maluku? Tanimbar, 28 tahun tidak dikerjakan,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena konsesi yang mangkrak membuat potensi kekayaan alam Indonesia tidak bisa dimanfaatkan secara optimal.
Ia pun menilai pemerintah harus lebih selektif sebelum memberikan izin konsesi kepada perusahaan atau pihak tertentu. Kemampuan pemegang izin dalam mengelola tambang, kata Prabowo, harus menjadi pertimbangan utama.
“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan,” ujarnya.
Prabowo kemudian menyoroti dugaan praktik spekulasi yang dilakukan sejumlah pemegang konsesi. Menurut dia, ada pihak yang sebenarnya tidak memiliki keahlian di sektor pertambangan, tetapi tetap mengajukan konsesi dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
Bahkan, ia menduga konsesi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan spekulasi atau dimasukkan ke bursa saham, sementara kegiatan pertambangan di lapangan tidak kunjung berjalan.
“Mungkin dulu para pengusaha tertentu spekulasi, minta saja konsesi, dia bukan ahli tambang, dia nggak ngerti operasi tambang, tapi dia minta saja. Begitu dikasih dia pakai entah untuk spekulasi untuk dimasukin ke bursa-bursa di mana, ujungnya ya kita juga rugi sebagai bangsa,” terang Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Mulai Dengar Suara Rakyat, Orang-orang Jokowi Dikandangin Semua
Karena itu, pemerintah kini disebut tengah melakukan penertiban terhadap konsesi yang tidak dimanfaatkan. Ancaman pencabutan izin menjadi salah satu langkah yang disiapkan bagi pemegang konsesi yang dinilai tidak menunjukkan aktivitas nyata.
Prabowo menegaskan, kekayaan alam Indonesia seharusnya tidak berhenti hanya sebagai izin di atas kertas. Pemerintah ingin memastikan konsesi yang telah diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat.
