Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Presiden Prabowo mengalami perubahan besar dalam merespons kritik publik.
Prabowo yang sekarang disebut jauh lebih terbuka dalam menerima masukan dan kritik masyarakat, ia tidak lagi anti kritik seperti dulu saat awal-awal menjabat kepala negara.
Baca Juga: Saya adalah Prabowo, Saya Bukan Penerus Jokowi!
“Dulu Pak Prabowo sepertinya anti kritik, tapi belakangan sudah berubah,” kata Mahfud di saluran Youtube Mahfud MD Official dilansir Olenka.id Jumat (22/10/2026).
Mahfud mengatakan salah satu perubahan besar yang ditunjukan Prabowo adalah mengurangi jadwal kunjungan ke luar negeri, satu tahun pertama masa pemerintahannya Prabowo bahkan tercatat bolak balik kunjungan kenegaraan selama puluhan kali.
Kunjungan kenegaraan yang menguras anggaran jumbo itu belakangan mulai direm, Prabowo hanya terbang ke luar negeri seperlunya saja.
Perubahan yang ditunjukan Prabowo lanjut Mahfud membuktikan jika kepala negara mendengar kritik dan masukan rakyatnya.
“Prabowo keluar negeri terus, belum 2 tahun 47 kali. Sekarang kan Prabowo sudah jarang ke luar negeri. Itu artinya mendengar, Pak Prabowo itu mendengar kritik, cuman pura-pura marah aja sebenarnya,” ujarnya.
Tak hanya soal keputusan-keputusan krusial, perubahan sikap Prabowo juga tercermin dari komposisi di lingkungan pemerintahan. Saat awal menjabat Prabowo kerap dikritik lantaran dianggap selalu di bawah bayang-bayang Jokowi, namun saat ini Prabowo tengah berupaya menghapus stigma itu.
Beberapa figur yang kerap diasosiasikan sebagai ‘orangnya Jokowi’ seperti Jendral Polisi (purn) Listyo Sigit Prabowo kini kata Mahfud sengaja dikurung di dalam istana setelah mencopot jabatan Kapolri yang telah diemban selama lebih dari lima tahun.
"Belakangan ini sudah mengubah komposisi, dulu banyak kritik, seolah tersandera dengan kekuatan Pak Jokowi yang seperti mengendalikan Anda, dan telah dilakukan ke beberapa orang dengan strategi mengurung di suatu tempat. Ada yang di Wantimpres, terus ada di badan lain, itu sebenarnya untuk mengendalikan orang,” ujarnya.
Kendati menunjukan kedewasaan pemerintahan Prabowo yang lebih terbuka terhadap kritik, namun Mahfud mengatakan ada aspek lain yang perlu diurus secara serius, misalnya saja soal pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dinilainya belum disertai pengawasan secara terperinci.
Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan ketat agar tidak membuka celah penyimpangan anggaran.
Mahfud mengkritik kurangnya perhatian terhadap detail pengawasan di tingkat pelaksana. Ia juga menyinggung dugaan korupsi yang menurutnya menjadi persoalan dalam implementasi kebijakan tersebut.
Bagi Mahfud, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak cukup dinilai dari tujuan dan manfaat yang dijanjikan. Pengawasan, transparansi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran juga menjadi aspek penting untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Mahfud juga menyoroti respons terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Ia menilai kritik kerap dibalas dengan tudingan yang mempertanyakan loyalitas pengkritik terhadap negara.
“Kita rajin mengkritik, malah dimarahi antek asing, londo ireng. Temannya sendiri diserahkan ke lembaga hukum,” kata Mahfud.
Ia mengingatkan bahwa kritik seharusnya dipahami sebagai bagian dari upaya mengawasi jalannya pemerintahan, bukan semata-mata sebagai bentuk perlawanan atau permusuhan politik.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi agar kebijakan yang dijalankan dapat diperbaiki ketika ditemukan persoalan. Sikap kritis masyarakat juga menjadi salah satu cara untuk memastikan kekuasaan dan anggaran negara digunakan sesuai kepentingan publik.
Mahfud kemudian mengutip pesan seorang guru besar yang mempertanyakan sejauh mana negara telah memberikan manfaat nyata kepada rakyat.
Baca Juga: Hambalang-Solo Pecah Kongsi, Jimly Asshiddiqie Langsung Blak-blakan Soal Hubungan Prabowo-Jokowi
“Saya mendapat pesan seorang guru besar, uang dari negara, fasilitas dari negara, pegawainya dari negara, nah rakyatnya mana?” ujarnya.
