Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus menggelinding liar di parlemen Senayan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) melempar bola liar itu ke DPR lewat amar putusan yang menyatakan Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA/SLTA atau sederajat sebagai syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.
Sejauh ini sejumlah fraksi di DPR sedang menghitung hal ini termasuk mempertimbangkan hak angket untuk memaksa Gibran meletakan jabatannya setelah putra sulung Joko Widodo itu oleh banyak pihak dicap sebagai wakil presiden ilegal.
Baca Juga: Siap-siap! Nasib Gibran Segera Ditentukan DPR
Terkait kemungkinan pemakzulan Gibran, Sekretaris Jenderal PROJO Freddy Alex Damanik mengatakan memaksa Gibran turun dari kursi RI II bukalah agenda politik nirkonsekuensi. Dampak penurunan Gibran jelas mempengaruhi stabilitas politik Tanah Air yang dapat berimbas pada gejolak besar. Pemakzulan pemimpin tertinggi bukan sekadar mengganti pucuk pimpinan, ia punya risiko yang teramat berat yang harus siap ditanggung bangsa ini.
“Pertanyaan yang paling mendasar hari ini adalah, siapa yang mau menggantikan Gibran? Kalau dia dimakzulkan, itu ribut besar lagi,” kata Freddy dalam acara Gestur Nusantara TV, dilansir Olenka.id Jumat (23/10/2026).
Terpisah Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi mengatakan, skandal ijazah Gibran bukan isu bisa, itu merupakan permainan elite politik. Dia menyebut kubu Jokowi sendiri sudah jauh-jauh hari memperkirakan isu ini, dan hal ini benar kejadian.
“Sejak awal sudah kita antisipasi bahwa habis ijazah Pak Jokowi pasti ijazah Mas Gibran,” kata Budi Arie.
Dia menegaskan, kasus ijazah Gibran tidak bisa dipisahkan dari sejumlah agenda politik terselubung, ada pihak yang ingin merusak citra Gibran sebab yang bersangkutan dinilai sebagai ancaman, ia merupakan figur masa depan yang diperkirakan bakal memimpin bangsa ini.
“Tujuannya apa? Kandidat paling serius pemimpin Indonesia masa depan kan Mas Gibran. Umurnya masih muda. Sehingga harus dari awal, dari muda, mesti didegradasi,” ujarnya.
Baca Juga: PKS Gerak Cepat Lobi Parpol Lain Dorong Hak Angket Pemakzulan Gibran
Ia juga membandingkan polemik ijazah dengan persoalan korupsi, permainan proyek, dan pelanggaran keuangan negara yang menurutnya lebih berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Isu ijazah ini bukan isu rakyat. Ini isu elite yang pengen berebut kekuasaan. Itu aja,” kata Budi Arie.
