Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan kepala negara yang jauh lebih nekat dari pendahulunya Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu indikator yang mengkategorikan Prabowo adalah presiden ternekat adalah target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 persen.
Menurut Yunarto, ini adalah target tertinggi, presiden sebelumnya hanya mentok di 7 persen dan tak pernah tercapai, namun Prabowo berani melakukannya.
Baca Juga: Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapus MK, Begini Sikap Prabowo Terkait Pilpres 2029
“Target dari pemerintahan Pak Prabowo gak main-main. Kalau kita bicara makro, bahkan (Prabowo) lebih nekad dibanding Pak Jokowi nih,” kata Yunarto dilansir Olenka.id Rabu (8/1/2025).
Niat Prabowo melakukan berbagai gerakan di era kepemimpinannya kata Yunarto mesti diberi apresiasi setinggi-tingginya, namun perlu diingat pemerintahan Prabowo juga bakal menghadapi berbagai tantangan yang tak mudah. Dimana tantangan itu bisa saja merintangi dan menghambat berbagai target yang telah dibidik, salah satu tantangannya adalah menjalankan Kabinet Merah Putih secara maksimal dalam waktu dekat ini.
Kabinet merah putih dengan postur yang super obesitas dinilai seperti pisau bermata dua, secara politik pemerintah Prabowo bisa menjaga stabilitas politik lantaran mayoritas partai politik diakomodir dalam kabinet merah putih, namun hal ini juga bisa menjadi penghambat laju roda pemerintahan sebab banyak kementerian dan lembaga baru yang jelas membutuhkan waktu sekurang-kurangnya satu tahun menyesuaikan perubahan nomenklatur.
“Kalau bikin nama lembaga baru itu beda loh sama punya toko atau perusahaan, yaudah buka cabang. Persiapan dua minggu atau dua bulan gitu ya. Yang namanya perubahan nomenklatur dalam kementerian itu pelangnya harus diubah semua. Yang namanya kop surat harus diubah semua. Yang namanya perpindahan aset itu harus ada surat lembaran pengesahan dari negara. Itu yang menyebabkan waktu yang dibutuhkan kira-kira harus paling tidak setahun dua tahun,” tuturnya.
Supaya semua target pemerintah bisa dikebut, Presiden Prabowo kata Yunarto mesti mengevaluasi kinerja kabinet secara berkala, minimal dalam waktu enam bulan semua kementerian dalam kabinet Merah Putih sudah menunjukan progres. Kementerian yang stagnan dan tak menunjukan perubahan harus dibenahi dengan mencopot menterinya.
Yunarto mengatakan, agar kabinet Merah Putih benar-benar menunjukan performa yang baik, maka politik balas budi tak perlu lagi dilakukan, menteri-menteri yang tak menunjukan hasil positif selama enam bulan pertama wajib didepak. Apabila itu tak dilakukan, Yunarto pesimis Kabinet Merah Putih bisa ‘berlari’ dalam tahun pertama.
Baca Juga: Rilis Straits Times: Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh
“Ketika berbicara mengenai mengevaluasi, saya sih berharap dalam beberapa bulan ke depan katakanlah enam bulan, tidak perlu menunggu setahun, basisnya sudah masalah pencapaian kinerja. KPI-nya bukan lagi berdasarkan siapa yang kemarin utang budinya Pak Prabowo paling gede pada saat Pilpres. Tapi berbicara kalau lu gak tercapai ini, sorry gue harus ganti,” pungkasnya.
