Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menambah utang selama masa pemerintahan mereka. Penambahan utang negara bakal dilakukan secara bertahap dalam jangka lima tahun.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo,Hashim Djojohadikusumo mengatakan penambahan utang di masa pemerintahan Prabowo-Gibran sudah dikalkulasikan, dalam setahun pemerintah bakal berutang sekitar 1 hingga 2 persen.
Baca Juga: Jokowi Disebut-sebut Tolak PDI Perjuangan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Puan Maharani Merespons
“Tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun, kita tetap prudent," kata Hashim ditulis Selasa (8/10/2024).
Hashim menegaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran bakal menjaga rasio utang maksimal 40 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau di bawah ketentuan maksimal rasio utang dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2003 yakni sebesar 60 persen dari PDB.
Dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, sasaran rasio utang terhadap PDB ditarget pada kisaran 39,77 - 40,14 persen, lebih tinggi dari target tahun ini, sebesar 38,26 persen.
"Memang dibatasi oleh Undang-undang 60 persen, tapi kita tidak sampai 40 persen," kata dia.
Target rasio utang ini melanjutkan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang per akhir Agustus 2024 berhasil menjaga rasio utang Indonesia sebesar 38,49 persen terhadap PDB.
Baca Juga: Jokowi: Pindah Ibu Kota Jangan Dikejar-kejar
"Sangat rendah, tidak sampai 40 persen dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61 persen dari GDP. Filipina 57 persen, Thailand 54 persen. Ini adalah kesempatan kita karena kita dianggap under-leverage. Kita semua pengusaha kan tahu ini under-leverage," tuturnya.
Selain itu, penambahan utang pemerintah juga akan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan target penerimaan negara menjadi 23 persen dari PDB. Adapun cara pemerintah Prabowo-Gibran menambah penerimaan negara di antaranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara maupun memaksimalkan penegakkan hukum dalam pemungutan pajak.
Baca Juga: Mengukur Peluang Keberhasilan Anies Baswedan Jika Bikin Parpol Sendiri
"Cara-caranya ada pakai AI, pakai IT dan kita akan capai 23 persen. Kita akan tunjukkan kepada anda Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18 persen, capai 23 persen kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," ungkapnya. "Tidak ada kenaikan tarif pajak tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," tambah dia
