Praktisi intelijen Kolonel (Purn) Sri Radjasa Candra mengatakan pengusutan sejumlah kasus korupsi yang menyeret eks Jaksa Muda Bidang Hukum Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tak terlepas dari urusan politik.
Menurutnya kasus Febri bukan murni penegakan hukum, ini adalah masalah politik yang turut menyeret nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Tiga kasus korupsi yang menyeret Febri yang baru diungkap Polri merupakan tindak lanjut pihak kepolisian menyelamatkan Jokowi dari incaran Febrie.
Baca Juga: Prabowo Sudah Tahu Siapa Bekingan Febrie Adriansyah
"Polri melihat ada satu ancaman gitu ya terhadap Pak Jokowi yaitu Jampidsus dalam hal ini ya kan karena dalam beberapa kasus ya kan selalu menyentuh persoalan hukum Jokowi di antaranya kasus Pertamina seperti Ahok bilang di hadapan persidangan bahwa kalau berani Pak Hakim panggil Pak Jokowi," katanya dalam tayangan YouTube Forum Keadilan TV dilansir Senin (13/7/2026).
"Kasus Nadiem yang juga muncul adanya pemberian dana kepada Jokowi kan gitu. Nah, dari dua kasus ini menimbulkan keresahan Pak Jokowi terkait dengan eksistensi Jampidsus yang hari ini sudah mulai bergeser orientasi loyalitasnya kepada Presiden," sambungnya.
Menurut Radjasa Candra, hubungan Jokowi dan Febri mulai berjarak sejak rezim Prabowo Subianto mulai berkuasa. Perubahan itu oleh Jokowi dibaca sebagai ancaman.
Di era kekuasaannya, Jokowi lanjut Radjasa Candra menjadikan Febrie sebagai algojo untuk menghabisi lawan politiknya lewat berbagai kasus hukum. Termasuk saat Jokowi ingin menguasai Partai Golkar dengan mendompleng kasus Asabri dan Jiwasraya.
"Itulah makanya yang membuat resah Pak Jokowi. Artinya apa? Semacam kalau di sisi Pak Jokowi mungkin ini berkhianat nih orang kan. Dulu memang betul bahkan dialah (Febrie) algojo yang paling beringas. Contoh dalam kasus Asabri dan Jiwasraya gitu kan. Itu sangat kental sekali nuansa kepentingan politiknya di mana Jokowi ingin mengambil alih Partai Golkar di Jiwasraya," ujarnya.
"Persoalannya sekarang dianggap mungkin Pak Febrie sebagai pengkhianat gitu loh akhirnya. Dan Jokowi tahu bahwa begitu beringas Febrie kalau dia menangani persoalan hukum apalagi berdasarkan pesanan kekuasaan ya, terlepas dari persoalan hukum yang yang dihadapkan oleh Febri," bebernya.
Lebih lanjut, Sri Radjasa turut menyinggung isu pergantian Jaksa Agung yang sempat berkembang. Menurutnya, posisi Febrie disebut menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam bursa tersebut.
"Semua ini karena apa? Karena ada kedekatan dengan Pak Hashim Djojohadikusumo Jampidsus ya kan. Nah, dihadapkan oleh situasi seperti ini kan apalagi kemudian ada informasi akan pergantian Jaksa Agung, tentunya Jampidsus ini sebagai pesaing utama dari pihak-pihak lain yang ingin menginginkan jabatan itu," ujarnya.
Ia melanjutkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Febrie disebut pernah dipanggil Presiden terkait isu pergantian Jaksa Agung. Menurutnya, hal itu kemudian memunculkan dugaan adanya kepentingan politik di balik proses hukum yang kini berjalan.
"Kenapa saya bilang? Karena Jampidsus sudah dipanggil Presiden terkait dengan jabatan itu. Nah, tentunya ini perlu diambil langkah untuk impunitas diamputasi gitu ya. Itu tadi yaitu penegakan hukum. Mulai penegakan hukum ditersangkakanlah Jampidsus," ucap Radjasa.
Meski menyampaikan analisis tersebut, Sri Radjasa tetap menegaskan dukungannya terhadap langkah aparat apabila proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah.
Baca Juga: Jahatnya Jahat Banget! Pak Mahfud Bilang Orang Kayak Febrie Adriansyah Pantas Dihukum Mati
"Kita juga bukan tidak setuju dengan dengan Polri dalam penegakan. Oh, setuju bahkan kita kawal ya kan, yang menyangkut kejahatan yang melibatkan Febrie. Cuma persoalannya ya ada kepentingan politik di balik semua ini terkait dengan perebutan kekuasaan, terkait dengan adanya kepentingan apa namanya Pak Jokowi yang dalam hal ini masih terus bernafsu untuk merebut 2029 kan gitu," paparnya.
