Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Norwegia untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (2/6/2024) kemarin.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengaku jika pihaknya tengah menangani persoalan diskriminasi sawit tersebut.
"Tadi bapak presiden juga appeal (banding) kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait sawit," katanya usai pertemuan seperti dikutip di Jakarta, Senin (3/6/2024).
Baca Juga: Jokowi dan Menteri Norwegia Bahas Masalah Iklim Hingga Sawit
Baca Juga: 3 Perusahaan Sawit yang Memiliki Pendapatan Terbesar di 2023
Ia mengaku jika Kementerian LHK tengah mengkritisi kebijakan anti-deforestasi atau EU Deforestation Free Regulation (EUDR) yang menjegal produk-produk sawit Tanah Air.
"Jadi Indonesia juga mengkritisi metode land inventory-nya dan ini sedang terus kita kerjakan," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara juga membahas kerja sama Indonesia dan Norwegia terkait perubahan iklim, yakni guna mencapai target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net-Sink 2030.
"Tadi diceritakan sudah ada juga dukungan konkret atau kontribusi sebagai prestasi aksi iklim Indonesia sebesar US$56 juta itu kira-kira setara dengan karbon 30,2 juta ton," kata Siti.
Tak hanya itu, ia membeberkan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sejak tahun 2020 hingga 2023. Siti menyebut bahwa sampai dengan tahun 2023, Indonesia berhasil melampaui target komitmen penurunan emisi karbon.
"Dari tahun 2020 emisi kita yang turun itu 945 juta ton, 2021 889 juta ton, 2022 875 juta ton, 2023 lagi dihitung tapi perkiraan saya lebih sedikit lagi penurunannya karena elnino kemarin 2023. Cukup berat tapi masih bisa dikelola jadi masih tetap di atas 810 juta ton, artinya kalau dipersenin 48, 43, 41, 40-an persen, masih lebih tinggi dari target. Karena target komitmen kita cuma 31,89 kalau ada kerja sama internasional bisa 43 persen targetnya," jelas Siti.
