Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (2/6/2024) kemarin.
Adapun pertemuan tersebut sekaligus membicarakan kerja sama kedua negara hingga pembahasan minyak kelapa sawit.
"Saya dan Ibu Menkeu mendampingi yang terhormat Bapak Presiden menerima Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Bapak Andreas Erikson. Tadi kami berbicara tentang bagaimana kerja sama MoU antara Indonesia dan Norwegia," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: 3 Perusahaan Sawit yang Memiliki Pendapatan Terbesar di 2023
Lanjutnya, ia mengatakan sasaran utama Indonesia saat ini adalah Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Termasuk dukungan konkret dari Norwegia senilai 156 juta dollar AS untuk penurunan 30,2 juta ton karbon sebagai prestasi aksi iklim Indonesia.
Menteri LHK menjelaskan keberhasilan upaya Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sejak tahun 2020 hingga 2023. Siti menyebut bahwa sampai dengan tahun 2023, Indonesia berhasil melampaui target komitmen penurunan emisi karbon.
"Dari tahun 2020 emisi kita yang turun itu 945 juta ton, 2021 889 juta ton, 2022 875 juta ton, 2023 lagi dihitung tapi perkiraan saya lebih sedikit lagi penurunannya karena elnino kemarin 2023. Cukup berat tapi masih bisa dikelola jadi masih tetap di atas 810 juta ton, artinya kalau dipersenin 48, 43, 41, 40-an persen, masih lebih tinggi dari target. Karena target komitmen kita cuma 31,89 kalau ada kerja sama internasional bisa 43 persen targetnya," jelas Siti.
Selain itu, Presiden Jokowi meminta Norwegia untuk memberikan pemahaman agar tidak terjadi diskriminasi minyak sawit.
"Tadi Bapak Presiden juga appeal (memohon) kepada Norwegia untuk memberi pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait dengan sawit. Tadi kami sampaikan hal-hal seperti itu sudah ditangani dengan baik," ujar Menteri Siti.
Tambahnya, "Selain itu juga tentang metodelogi inventory yang oleh EUDR (Uni Eropa Deforestation Free-Regulation) sedang ditata mengenai pendataan dan land inventory-nya. Jadi Indonesia juga mengkritisi metode land inventory-nya dan ini sedang terus kita kerjakan," sambung Siti.
Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Erikson menyampaikan terima kasih atas kesediaan waktu Jokowi untuk berdiskusi dengan dirinya.
Bahkan, ia mengaku bangga bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Indonesia. "Itu karena Indonesia sudah mencapai hasil signifikan dalam menangani deforestasi," ujarnya.
