Pemerintah memastikan akan menanggung pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini mencapai Rp116 triliun. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025).
“Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita bayar Rp1,2 triliun per tahun,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil alih seluruh tanggung jawab pembayaran utang proyek strategis nasional yang digagas pada era Presiden Joko Widodo tersebut. Prabowo menilai, proyek Whoosh merupakan simbol kemajuan Indonesia dan bentuk kerja sama erat antara Indonesia dan Tiongkok.
Baca Juga: KPK Bakal Panggil Pihak yang Terlibat Proyek Whoosh, Siapa Saja?
“We are at an edge of best practice. Symbol of Indonesia-China. Sudahlah, Presiden RI ambil alih tanggung jawab. Kita kuat, uang kita ada, duit yang dikorupsi hemat,” katanya.
Presiden juga meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak khawatir terhadap kewajiban pembayaran utang proyek tersebut. Menurutnya, semua sarana transportasi publik merupakan tanggung jawab negara untuk melayani rakyat.
“Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah,” tegasnya.
Baca Juga: Perintah Prabowo: Purbaya Ikut Putar Otak Bayar Utang Whoosh
Prabowo menegaskan, proyek kereta cepat tidak seharusnya dilihat dari sisi untung-rugi, melainkan manfaatnya bagi masyarakat.
“Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga memastikan bahwa pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan persoalan keuangan proyek Whoosh. AHY menyebut proses restrukturisasi utang sedang berjalan dengan melibatkan berbagai pihak.
Baca Juga: Dugaan Markup Anggaran Proyek Whoosh, Siapa yang Harus Diperiksa KPK?
“Semuanya ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta–Bandung,” kata AHY.
Ia pun menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan skema restrukturisasi dengan mempertimbangkan stabilitas fiskal nasional. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek tersebut. Ia menilai, seharusnya pembiayaan bisa dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang memiliki kemampuan finansial memadai.
“Kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya.
Ia berharap proyek Whoosh bisa menutup kewajibannya secara mandiri dari keuntungan operasional.
Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Mark-Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
Proyek Kereta Cepat Whoosh dibangun sejak 2016 dan mulai beroperasi pada 2 Oktober 2023. Proyek ini menelan biaya sekitar USD 7,22 miliar atau setara Rp116 triliun, meningkat dari rencana awal USD 6,02 miliar akibat pembengkakan biaya atau cost overrun. Sekitar 75 persen dari total pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya ditanggung konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Dengan bunga pinjaman 2 hingga 3,4 persen per tahun, beban bunga yang harus dibayar pemerintah mencapai sekitar Rp2 triliun setiap tahun. Pemerintahan Prabowo memastikan kewajiban tersebut akan dibayar secara bertahap dengan skema yang tidak mengganggu stabilitas fiskal.
Baca Juga: Jokowi Jawab Kehebohan Whoosh: Ini Bukan Proyek Cari Untung
“Whoosh adalah transportasi publik yang mengurangi macet, polusi, dan mempermudah perjalanan. Jadi tidak masalah kalau negara yang tanggung. Ini untuk rakyat,” kata Prabowo.
