Olenka, Jakarta -

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bakal meminta tambahan anggaran untuk memuluskan semua program yang telah dirancang di salah satu kementerian baru di Kabinet Merah Putih itu. 

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, anggaran sekitar Rp400 miliar yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa masa kurang maksimal untuk mendukung semua program yang telah dicanangkan pihaknya. 

Baca Juga: Terima Kunjungan ILO, Menteri Karding: Melindungi Pekerja Migran Indonesia, Kita Tidak Bisa Berjalan Sendiri

“Ya pasti minta nambah (anggaran) karena ini meningkat kewenangannnya,” kata Karding usai berkunjung ke kantor Bazanas di kawasan Jakarta Pusat Jumat (1/11/2024). 

Kendati bakal meminta tambahan anggaran, namun Karding masih mengetahui secara pasti soal besaran penambahan anggaran, saat ini pihaknya masih menggodoknya. 

‘Tapi soal berapanya ini lagi kita akselerasi,” ujarnya. 

Karding menegaskan, penambahan anggaran di kementeriannya sepenuhnya digunakan untuk tugas-tugas negara dalam melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), untuk itu politisi Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) itu melarang seluruh jajarannya untuk menggelar acara-acara yang bersifat seremonial dan tak punya dampak pada PMI secara langsung. Intinya kata dia, anggaran bakal digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan PMI. 

“Yang jelas saya bilang sama Sekjen, jangan banyak seremoni, kurangi perjalanan dinas, kita mau yang ada dampaknya, yang terukur, yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. 

Masalah anggaran untuk BP2MI kerap menjadi sorotan lantaran anggaran yang digolontorkan minim dan tak sebanding dengan kerja dan tangung jawab berat mengurus seluruh PMI di negara ini. 

Baca Juga: Sritex Pailit, Puan ke Pemerintahan Prabowo: Jangan Sampai Ada PHK!

Mirisnya lagi pagu anggaran untuk BP2MI Tahun Anggaran 2025 justru turun, hal ini yang kemudian bikin geram sejumlah legislator Senayan. Pemerintah diminta agar tak terlampau irit menggolontorkan anggaran bagi kementerian atau lembaga yang mengurus PMI yang nota bene adalah penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. 

Anggaran yang memadai diyakini bakal membuat BP2MI mampu membina PMI dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang jempolan.