Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti wacana pembayaran utang kereta cepat Jakarta Bandung alias Whoosh menggunakan uang hasil sitaan kejahatan korupsi. Purbaya menyebut, pembahasan mengenai hal ini masih belum final, hal ini masih dibicarakan pemerintah.
“Itu masih didiskusikan untuk detailnya. Saat ini masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya kepada wartawan di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (10/11/2025).
Baca Juga: KPK Endus Modus Baru dalam Dugaan Korupsi Whoosh: Tanah Negara Dijual ke Negara
Adapun wacana pembayaran utang whoosh menggunakan uang sitaan hasil korupsi ini pertama kali diutarakan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, ketika pemerintah sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk membayar utang jumbo tersebut, termasuk pertimbangan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Lantaran belum ada keputusan final mengenai sumber dana untuk melunasi utang whoosh ini, Purbaya mengatakan pemerintah kemungkinan akan kembali mengirimkan tim negosiasi ke Tiongkok untuk membahas lebih lanjut mekanisme pembayaran utang proyek tersebut.
“Mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi untuk mendiskusikan seperti apa pembayarannya,” ujarnya.
Purbaya juga menyampaikan keinginannya agar bisa dilibatkan langsung dalam pembahasan penyelesaian utang proyek kereta cepat itu.
“Kalau saya diajak, biar saya tahu langsung diskusinya seperti apa,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang digarap oleh konsorsium Indonesia–Tiongkok tersebut.
Baca Juga: Stop Bahas-Bahas Utang Whoosh, DPR Dukung Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Menurut Prabowo, proyek Whoosh bukan sekadar transportasi cepat, tetapi simbol kerja sama ekonomi dan teknologi antara Indonesia dan Tiongkok.
Prabowo menegaskan, utang proyek Whoosh tidak menjadi masalah, karena pemerintah akan membayar Rp 1,2 triliun setiap tahun menggunakan uang hasil korupsi yang telah disita negara.
