Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan turut menyoroti polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang belakangan menyita atensi publik. Isu itu ramai setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas mengatakan dirinya tak bakal menggelontorkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang kereta cepat tersebut.
Luhut menegaskan, selama ini tak ada lembaga atau pihak yang meminta Kementerian Keuangan menganggarkan pembayaran utang Whoosh dengan menggunakan APBN. Pembayaran utang Whoosh tegas Luhut selama ini tak menemui kendala berarti.
Baca Juga: Apa Itu Family Office, Proyek Gagasan Luhut yang Ogah Diongkosi Purbaya?
"Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh)," kata Luhut dilansir Jumat (17/10/2025).
Luhut mengatakan, polemik utang Whoosh lumayan bikin gaduh, bahkan isu melebar ke mana-mana yang bikin kondisi semakin runyam dimana isu dikaitkan ke permasalahan Laut China Selatan. Luhut lalu menantang pihak-pihak yang berbicara sembarangan itu beradu data dengannya.
Indonesia memang ada masalah dengan Laut China Selatan. Perairan itu bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sembilan garis putus atau nine dash line China. Sejumlah pakar menduga wilayah yang tumpang tindih itu adalah perairan yang dikenal sebagai Laut Natuna Utara.
"Kenapa terus bilang nanti Whoosh akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Kadang-kadang gak ngerti, bicara. Saran saya, kalau kita gak ngerti datanya, gak usah komentar dulu! Cari datanya, baru berkomentar, nah baru enak. Atau mungkin cari popularitas murahan, ya silahkan lah kalau itu sih," sindir Luhut.
Luhut melanjutkan, pelunasan utang Whoosh sebetulnya bukan perkara sulit, dia menyebut utang Whoosh saat ini tinggal menunggu keputusan presiden (keppres). Beleid itu diperlukan untuk menentukan siapa saja tim perunding Indonesia untuk menghadapi CDB.
Ia bahkan mengklaim sudah meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menunjuk sejumlah nama untuk masuk dalam tim perunding. Nantinya, nama tersebut diajukan kepada Presiden Prabowo dan disahkan dalam bentuk keppres.
"China sudah bersedia kok, gak ada masalah. Apa yang gak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data. Waktu itu masih zaman yang lalu, menteri keuangan yang lalu (Sri Mulyani), dengan pihak Tiongkok, waktu itu saya masih di Marves itu kita selesaikan kok," bebernya.
Baca Juga: Prabowo Ubah Regulasi Pimpinan BUMN Tak Harus WNI, PT Garuda Indonesia Rekrut Dua WNA Jadi Direksi
"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian menyelesaikan masalah restructuring ini segera. Saya bilang waktu ke China tiga bulan lalu, oke, tapi tinggal nunggu keppres. Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, 'Rosan, segera saja bikin itu (tim). Orangnya ini, ini, ini. Bikin keppres-nya'. Ya, dia (Rosan) bilang 'saya bicara presiden'," tambahnya memungkasi.
