Perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS) berimbas pada kenaikan harga minyak global. Ketegangan geopolitik yang terjadi sekarang ini mengancam stabilitas ekonomi secara global termasuk Indonesia yang selama ini masih memasok minyak dari Timur Tengah.
Setelah perang tiga negara itu pecah pada 28 Februari 2026 lalu, pemerintah Indonesia langsung menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi berbagai kemungkinan buruk.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, salah satu strategi yang bakal dipakai untuk meredam gejolak ekonomi adalah memaksimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang memang sedari awal telah dirancang untuk menghadapi hal-hal di luar dugaan seperti perang Timur Tengah yang terjadi sekarang ini.
"APBN akan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk menjadi peredam atas gejolak ekonomi (shock absorber)," kata Purbaya dilansir Selasa (10/3/2026).
Seberapa Tangguh APBN?
APBN diklaim dirancang dengan sangat tangguh untuk merespons gejolak global, termasuk eskalasi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan memicu tekanan di pasar keuangan.
APBN didesain berdasarkan tiga prinsip fundamental yakni prinsip prudent, disiplin dan fleksibel yang memungkinkan anggaran negara tetap sanggup menopang perekonomian Indonesia di tengah guncangan geopolitik.
"Prudent dan disiplin, kita memastikan bahwa defisit kita di bawah 3 persen. Debt to GDP ratio sekitar 40%. Masih jauh lebih rendah dari di undang-undang 60%," kata akil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung.
Sementara prinsip fleksibilitas membuka ruang bagi pemerintah untuk menggunakan cadangan fiskal dalam menghadapi gejolak global, baik yang berdampak pada sisi belanja maupun penerimaan negara.
"Fleksibel artinya termasuk jika terjadi shock yang bersumber dari global. Maka ada buffer, ada cadangan fiskal yang dapat digunakan untuk memberikan bantalan terhadap gejolak-gejolak itu," ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan juga terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan guna memperkuat ketahanan fiskal. Jika sebelumnya pembiayaan global didominasi dolar AS, kini pemerintah memperluas basis investor dan mata uang.
"Minggu lalu kami, Kemenkeu baru saja menerbitkan global bonds sejumlah US$ 4,5 miliar equivalent tapi dalam mata uang Euro dan Renminbi. Dan itu harganya masih sangat bagus, yield-nya masih sangat bagus. Untuk Renminbi antara 2-3 persen dan untuk Euro itu 4-5 persen. Ini ukurannya ini masih sangat bagus sekali untuk pasar global kita," ujarnya.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Melonjak Gegara Perang Iran, Bahlil Jamin Harga BBM Tak Ikut-ikutan Naik
Di sisi investasi, pemerintah telah memasukkan proyeksi investasi asing dalam skenario pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran investasi domestik kini juga diperkuat melalui entitas baru pemerintah, yakni Danantara.
"Danantara ini sekarang memiliki peran yang penting. Kalau dulu investasi yang dilakukan oleh pemerintah akhirnya masuk di APBN, sekarang kan ada di Danantara. Danantara sekarang part of macroeconomic management dari Indonesia," jelas Juda.
