Pemerintah terus mengebut pemulihan di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara setelah ketiga provinsi ini diterjang bencana banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 lalu. Upaya pemulihan dan perbaikan itu mencakup beragam aspek, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga sarana prasarana yang luluh lantak diterjang bencana.
Pemerintah sendiri sudah menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan ketiga provinsi tersebut, dimana anggaran yang dibutuhkan ditaksir mencapai Rp59,25 triliun.
Baca Juga: Sumatra Perlahan Bangkit
"Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun,"kata Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dilansir Rabu (31/12/2025).
Dari total anggaran tersebut, sebagian besarnya diproyeksikan untuk pemulihan di Aceh yang menjadi provinsi dengan dampak bencana yang paling besar. Anggaran pemulihan wilayah Aceh diproyeksikan mencapai Rp33,75 triliun.
"Sementara itu Rp13,5 triliun untuk pemulihan wilayah Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk pemulihan wilayah Sumatera Utara," beber Tito.
Tito merinci, anggaran pemulihan pasca bencana itu bakal digunakan untuk berbagai keperluan termasuk permasalahan pemerintahan yang meliputi perbaikan sejumlah kantor desa yang rusak, tak hanya itu anggaran itu juga dipakai untuk perbaikan gedung sekolah, hingga fasilitas kesehatan.
"Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain, yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian dan lembaga (K/L)," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan sejak hari pertama, tim Kementerian PU telah dikerahkan ke tujuh kabupaten terdampak, dengan fokus utama saat ini di Aceh Tamiang dan Pidie Jaya. Pihaknya pun masih terus berkoordinasi intensif dengan gubernur dan para bupati.
Menurutnya, kondisi lapangan yang cukup berat karena banyak fasilitas publik dan rumah warga yang terendam lumpur sedalam 1-2 meter. Untuk itu, saat ini pihaknya melakukan percepatan dengan bekerja nonstop 24 jam dibantu oleh jajaran TNI yang membantu pemasangan jembatan Bailey serta pembersihan infrastruktur vital.
Baca Juga: Tak Hanya Merenggut Ribuan Korban Jiwa, Bencana Sumatra Lenyapkan 22 Desa
"Kami bekerja 24 jam, malam pun tetap jalan. Kami juga melibatkan masyarakat melalui program Padat Karya. Jadi, warga yang membantu pembersihan RSUD, Puskesmas, dan sekolah akan diberikan upah sebagai bentuk dukungan negara bagi mereka yang terdampak," ujar Doddy.
Dia menargetkan, pemulihan akses air bersih dapat rampung dalam waktu dekat. Saat ini, Kementerian PU tengah berusaha mengaktifkan kembali Water Treatment Plant (WTP) dalam waktu 3-4 bulan ke depan.
"Kami sedang bekerja keras mengaktifkan kembali WTP. Dalam 3 hingga 4 bulan ke depan, WTP berkapasitas 20 liter per detik diharapkan sudah terbangun di beberapa titik," jelasnya.
Baca Juga: Mengebut 15.000 Hunian Bagi Korban Bencana Sumatra
Menanggapi masukan para Bupati terkait banjir berulang, Doddy setuju bahwa perbaikan harus dilakukan dari sisi hulu melalui reboisasi. Selain itu, pihaknya sedang mengkaji pembangunan Sabo Dam di Gayo Lues serta bendungan di Pidie Jaya untuk meminimalisir dampak bencana di masa depan.
Khusus untuk Aceh Utara, dia meminta pemerintah daerah tidak khawatir. Saat ini, tim PU telah mulai membersihkan material kayu yang menyumbat di Bendung Jambo Aye dan Bendungan Keureuto.
"Kami bersihkan kayu-kayu di bendungan agar aliran sungai lancar dan WTP di sekitarnya bisa segera aktif kembali," tegasnya.
