Sultan Bachtiar Najamudin merupakan salah satu tokoh politik nasional asal Bengkulu yang kiprahnya mencuri perhatian publik. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua III DPD RI periode 2019–2024 dan kini terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sejak 2 Oktober 2024.
Dalam pemilihan di Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara V, Sultan berhasil mengungguli mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya, La Nyalla Mattalitti.
Dan, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (14/10/2025), berikut Olenka ulas profil singkat Sultan Bachtiar Najamudin.
Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan
Dikutip dari laman sultanbnajamudin.com, Sultan lahir di Anggut, Pino, Bengkulu Selatan, pada 11 Mei 1979. Ia merupakan putra bungsu dari pasangan H. Najamudin (alm) dan Nuraini (almh).
Terlahir dari keluarga petani sederhana, Sultan tumbuh dengan nilai kerja keras, kejujuran, serta kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, informasi mengenai istri dan anaknya tidak diketahui secara publik.
Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri Gedung Agung Pino, SMP Negeri Ulu Talo, hingga SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Manna.
Ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (S1), dan melanjutkan studi magister di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (S2).
Awal Karier: dari Usaha Service AC ke Dunia Politik
Dikutip dari Tempo, Sultan Bachtiar Najamudin mengawali karier profesionalnya sebagai pengusaha kecil dengan membuka jasa service AC keliling.
Usaha ini berkembang pesat hingga akhirnya ia mendirikan ASA Karya Group, sebuah perusahaan nasional yang bergerak di berbagai bidang, termasuk keamanan, distribusi senjata, bahan peledak, properti, dan pertambangan.
Di usia 30 tahun, Sultan memutuskan kembali ke Bengkulu untuk mengabdi di tanah kelahirannya.
Ia aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan terpilih sebagai Ketua KNPI Provinsi Bengkulu, yang menjadi langkah awalnya menapaki dunia politik nasional.
Dalam perjalanan kariernya, Sultan pernah menjabat sebagai Anggota DPD RI pada 2009–2013, kemudian menjadi Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015.
Selain aktif di pemerintahan, ia juga memiliki pengalaman di dunia bisnis dan media sebagai Komisaris Asa Karya Group, pimpinan perusahaan Majalah EKBIS, dan CEO Majalah Health News.
Karier politiknya terus menanjak hingga ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPD RI pada 2019–2024 dan kini menjabat sebagai Ketua DPD RI sejak 2024.
Baca Juga: Profil Ahmad Muzani: Politisi yang Menapaki Karier dari Wartawan ke Pucuk Pimpinan MPR RI
Jejak Karier Politik
Dikutip dari Antara, kiprah politik Sultan Bachtiar Najamudin dimulai pada 2009 ketika ia maju sebagai calon anggota DPD RI Dapil Bengkulu dan berhasil terpilih.
Saat itu, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Hubungan Antar-Lembaga DPD RI. Tiga tahun kemudian, pada 2013, Sultan mengundurkan diri dari jabatannya karena ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Bengkulu sisa masa bakti 2010–2015, menggantikan Junaidi Hamsyah.
Pada 2015, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Mujiono, meski belum berhasil memenangkan kontestasi Pilkada. Empat tahun berselang, Sultan kembali ke gelanggang politik sebagai calon DPD RI dan sukses meraih 191.499 suara, tertinggi di Bengkulu.
Ia pun terpilih sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024. Pada 2024, langkah politiknya semakin menguat ketika ia terpilih sebagai Ketua DPD RI menggantikan La Nyalla Mattalitti.
Selain aktif di politik, Sultan juga tercatat berkiprah dalam berbagai organisasi, antara lain Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bengkulu, Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI, dan Himpunan Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia.
Penghargaan
Pada 25 Agustus 2025, Sultan menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Sultan, yang merupakan ketua lembaga negara termuda kelahiran Pino, Bengkulu Selatan, dinilai berjasa dalam bidang politik dan kepemudaan melalui advokasi pemberdayaan pemuda, penguatan ekonomi daerah, serta kontribusi di lembaga legislatif yang dipublikasikan secara luas, mendorong keterlibatan generasi muda dalam politik sekaligus memperkuat pembangunan daerah dalam kerangka nasional.
Dikutip dari keterangan tertulisnya, Sultan mendedikasikan penghargaan ini kepada lembaga DPD RI dan seluruh anggotanya sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.
Harta Kekayaan
Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Sultan Bachtiar Najamudin melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp 5.305.734.654 per 28 Maret 2024.
Jumlah tersebut terdiri dari tanah dan bangunan milik pribadi senilai Rp 3.998.000.000 yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Bandung.
Selain itu, ia memiliki empat unit mobil dengan total nilai Rp 685.000.000, harta bergerak lainnya senilai Rp 66.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 556.734.654.
Baca Juga: Mengenal Sosok Bahlil Lahadalia, Anak Kuli Bangunan yang Kini Jadi Menteri ESDM
Kontroversi
Nama Sultan sempat menjadi sorotan publik setelah menyarankan agar pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menggunakan dana zakat masyarakat.
Adapun, usulan ini disampaikannya di kantor DPD RI pada 14 Januari 2025. Ia menilai semangat gotong royong masyarakat Indonesia dapat mendukung program prioritas pemerintah tersebut.
Gagas Program UMKM Sultanpreneur
Melalui akun Instagram pribadinya, Sultan meluncurkan program “Sultanpreneur” yang ditujukan untuk mendukung 100 UMKM terpilih.
Program ini memberikan fasilitas pelatihan, pendampingan, hingga promosi gratis untuk membantu pelaku usaha kecil berkembang dan mandiri.
Pandangan Ekonomi dan Politik Terbaru
Dikutip dari Detik, Sultan Bachtiar Najamudin diketahui pernag menyoroti paradoks industri halal Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar, namun belum dikelola secara optimal. Ia mendorong lahirnya regulasi yang lebih pro-daerah dan mengedepankan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing nasional.
Lebih lanjut, Sultan juga pernah menilai gagasan Sumatera Incorporated yang diusulkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merupakan ide brilian yang dapat memanfaatkan potensi 10 provinsi di Sumatera sebagai kawasan strategis nasional.
Menurutnya, Sumatera Utara sebagai provinsi dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan visi tersebut. Namun, Sultan juga menegaskan bahwa tantangan besar terletak pada ego politik antar-gubernur yang seringkali menghambat kolaborasi regional.
Ia menilai hambatan tersebut dapat diatasi jika gubernur dipilih secara tidak langsung, sehingga tidak memiliki kepentingan politik yang terpisah dari pusat.
Dengan sistem ini, kolaborasi antardaerah akan lebih mudah terbangun, memperkuat integrasi kebijakan, dan membuka peluang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan industri serta kesejahteraan masyarakat Sumatera secara menyeluruh.
Baca Juga: Profil Rosan Roeslani: Pengusaha Sukses dan Diplomat yang Kini Pimpin BPI Danantara
