Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, Mahfud menyoroti dugaan ketimpangan antara pidato Presiden dengan realitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.
Bukan sekadar mengkritik koordinasi kabinet, Mahfud bahkan mempertanyakan sejauh mana Prabowo benar-benar memegang kendali atas pemerintahannya. Ia menyebut ada sesuatu yang membuat Presiden tidak sepenuhnya berdaulat dalam menjalankan pemerintahan.
"Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden," kata Mahfud dalam tayangan YouTube NOTASLIMBOY TV, dikutip Rabu (23/9/2026).
Baca Juga: Projo Blak-blakan Mau Prabowo-Gibran Lanjut 2 Periode, Budi Arie: Kartunya Masih Dikocok
Pernyataan itu kemudian diperkeras dengan dugaan bahwa ada pihak atau faktor tertentu yang membuat Prabowo seperti tidak leluasa menjalankan agenda pemerintahannya. Namun, Mahfud tidak menyebut secara spesifik siapa atau apa yang dimaksud.
"Ada sesuatu yang menyandera dia. Pidato-pidatonya kan selalu bagus, tapi pelaksanaannya ya asal jalan saja, jalan sendiri-sendiri," sambungnya.
Mahfud melihat persoalannya bukan pada kualitas pidato Presiden. Menurut dia, persoalan justru muncul ketika pesan dan agenda yang disampaikan dari tingkat Presiden masuk ke tahap pelaksanaan oleh kementerian dan lembaga.
Ia menilai kebijakan pemerintah berjalan tanpa koordinasi yang cukup kuat. Akibatnya, kementerian disebut cenderung bergerak dengan agenda masing-masing, sementara kendali pemerintahan tidak terlihat cukup terpusat.
Kritik Mahfud kemudian merembet ke jajaran menteri. Ia menilai sebagian menteri di pemerintahan Prabowo belum cukup tegas dan responsif ketika menghadapi persoalan di kementerian masing-masing.
Mahfud bahkan membandingkannya dengan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, para menteri pada periode sebelumnya lebih sigap memberikan penjelasan kepada publik maupun menangani persoalan yang muncul di lingkungan kementerian.
Sebaliknya, dalam pemerintahan saat ini, Mahfud melihat sebagian menteri cenderung pasif. Menurut pandangannya, kondisi tersebut ikut membuat roda pemerintahan berjalan tanpa koordinasi yang cukup kuat dan arah yang terpusat.
Sorotan Mahfud tidak berhenti pada soal koordinasi kabinet. Penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, ikut menjadi sasaran kritik.
Ia menilai pemberantasan korupsi masih dapat dipengaruhi oleh hubungan politik dan kepentingan tertentu. Mahfud bahkan menyinggung adanya perkara yang menurutnya sudah memiliki indikasi, tetapi tidak segera ditindak karena berkaitan dengan jasa, perlindungan, atau kedekatan politik.
"Mau memberantas korupsi ya pilih-pilih juga. Yang sudah jelas ada indikasi, karena dianggap punya jasa politik, punya pelindung politik, dan kedekatan politik, itu tidak ditindak kecuali sudah sangat terpaksa," ungkap Mahfud.
Pernyataan Mahfud tersebut menempatkan tiga persoalan sekaligus sebagai sorotan terhadap pemerintahan Prabowo: koordinasi antarkementerian, ketegasan para menteri, dan penegakan hukum.
Namun, klaim mengenai adanya sesuatu yang "menyandera" Presiden merupakan pandangan Mahfud dalam siniar tersebut. Ia tidak mengungkap identitas pihak maupun faktor yang dimaksud. Dengan kata lain, tudingan tersebut belum disertai penjelasan atau bukti publik mengenai siapa yang disebut berada di balik kondisi tersebut.
Kritik itu muncul ketika Prabowo sendiri dalam sejumlah kesempatan publik masih menyampaikan agenda pemerintah terkait pembangunan dan kemandirian nasional. Dalam pidatonya di Gontor pada 19 September 2026, misalnya, Prabowo menegaskan pentingnya Indonesia membangun kemandirian pangan dan energi.
