Penjelasan Jokowi
Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) bukan semata-mata proyek ekonomi, melainkan bentuk investasi sosial jangka panjang.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat menjawab tudingan publik yang menyebut dirinya harus bertanggung jawab atas utang proyek kereta cepat, di sela kegiatan di kawasan Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025).
Menurut Jokowi, Whoosh dibangun sebagai solusi nyata atas kemacetan parah yang telah melanda Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.
Ia mengungkapkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan bisa melampaui Rp100 triliun jika kawasan penyangga turut dihitung.
“Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” tutur Jokowi, sebagaimana dikutip dari Bisnis.com, Selasa (28/10/2025).
Jokowi menegaskan, transportasi publik harus dipahami sebagai layanan publik yang orientasinya bukan keuntungan finansial, melainkan social return on investment (S-ROI).
Manfaat sosialnya, kata dia, meliputi penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, serta efisiensi waktu tempuh.
“Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.
Sementara itu, di tengah polemik utang proyek kereta cepat, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim restrukturisasi utang proyek tersebut.
“Sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa diselesaikan?,” beber Luhut, saat agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga: Ketika Mahfud MD Membongkar Dugaan Markup Anggaran Proyek Whoosh Era Jokowi
