Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, yang menjadi salah satu proyek strategis nasional kebanggaan era Presiden Joko Widodo, kembali menjadi sorotan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah memulai penyelidikan atas dugaan praktik mark-up atau penggelembungan biaya dalam proyek yang menelan dana hingga Rp116 triliun tersebut.

Lalu, bagaimana asal-muasal kasus ini hingga menjadi riuh di publik, dan langkah apa yang telah diambil KPK menanggapi dugaan tersebut? Dikutip dari berbagai sumber pada Selasa (28/10/2025), berikut Olenka ulas selengkapnya.

Awal Mula Kasus

Isu dugaan mark-up ini mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan kejanggalan biaya pembangunan Whoosh dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada Selasa (14/10/2025) lalu.

Di akunnya tersebut, Mahfud membandingkan biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan Tiongkok.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu USD 52 juta. Akan tetapi, di Tiongkok sendiri hitungannya USD 17–18 juta. Naik tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.

Mahfud mengaku keheranan mengapa proyek yang awalnya direncanakan bekerja sama dengan Jepang dalam skema government-to-government (G2G), justru dialihkan ke Tiongkok melalui skema business-to-business (B2B).

Menurut Mahfud, perubahan itu menjadi titik awal yang perlu diselidiki.

“Pemindahan kontrak dari Jepang ke Cina itu patut dipertanyakan. Meskipun bisa saja orang mengatakan itu biasa dalam bisnis, tapi menurut saya tetap mencurigakan,” tuturnya,

Ia menambahkan, keputusan tersebut bahkan diambil meski Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, menolak proyek itu karena dinilai tidak visible.

“Pak Jonan bilang ke Jokowi, ‘Pak, ini tidak visible.’ Tapi malah Pak Jonan yang dipecat,” tukas Mahfud.

Mahfud menegaskan, dirinya tidak menuduh langsung adanya korupsi, tetapi menegaskan perlunya penyelidikan mendalam.

“Kita setujulah kereta apinya bagus, tapi tidak boleh ada korupsi di situ,” tegasnya.

Langkah KPK

Menanggapi dugaan mark-up proyek kereta cepat Whoosh tersebut, KPK memastikan bahwa penyelidikan terkait dugaan mark-up proyek Whoosh telah berlangsung sejak awal tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan hal itu.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ungkap Asep, dikutip dari Kompas TV, Senin (27/10/2025).

Hal senada disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berjalan dengan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak.

“Benar, penyelidikan sudah dilakukan sejak awal tahun. Sejauh ini tidak ada kendala, dan prosesnya masih terus berprogres,” kata Budi.

Budi juga menyebut bahwa semua informasi publik, termasuk pernyataan Mahfud MD, dapat menjadi bahan tambahan bagi penyelidik.

“Setiap data yang disampaikan tentu bisa menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara,” ujarnya.

Budi pun menuturkan,KPK meminta publik memberi ruang agar proses hukum berjalan matang.

“Kita berikan ruang dan waktu pada proses penegakan hukum supaya prosesnya firm dalam menemukan informasi dan keterangan yang dibutuhkan,” pungkas Budi.

Baca Juga: Whoosh Proyek Untung atau Rugi, Begini Hitung-hitungan Jokowi