Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau JK mengaku dirinya mendapat banyak tekanan setelah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.
Jusuf Kalla menyebut, tekanan dan intimidasi itu tidak dilakukan secara langsung kepada dirinya, namun hal itu dilakukan kepada orang-orang dekat dan koleganya. Imbasnya hubungan mereka menjadi seperti berjarak, lantaran kolega-koleganya yang notabene adalah para pejabat aktif itu takut dicopot dari jabatan mereka.
Baca Juga: Jokowi Bilang Presiden Bisa Ikut Kampanye, KPU: UU Pemilu Memperbolehkan Itu
"Ada juga yang ketemu hanya bisik 'Pak, saya pokoknya ikut bapak, tetapi saya harus diam'. Banyak juga yang gitu. Ya takut, takut ditegur dari atas. Takut dicopot jabatannya. Jadi masalah ketakutan jabatan ini, bukan ideologi," kata Jusuf Kalla dalam sebuah wawancara dilansir Kamis (25/1/2024).
Jusuf Kalla mengatakan, saat ini para pejabat di lingkaran kekuasaan yang dulu bersahabat baik dengan sangat ketakutan untuk bertemu dirinya. Meski begitu dia mengaku tak masalah sebab itu adalah risiko politik yang mesti diterima.
"Tapi saya oke lah, ini risiko berpolitik," tuturnya.
Tak hanya itu, tetakan lain yang dirasakan Jusuf Kalla pasca deklarasi mendukung Anies Baswedan adalah penangkapan terhadap beberapa pejabat yang dekat dengannya, mereka dijebloskan ke penjara tanpa kasus yang jelas, Jusuf Kalla menolak membeberkan nama pejabat tersebut.
“Jadi, ya memang kalau orang sudah pegang kekuasaan, kadang-kadang terlena menikmati kekuasaan. Lupa," ujarnya lagi.
Baca Juga: Jokowi Disebut-sebut Ngotot Bertemu Megawati, Istana Buru-buru Membantah
Baca Juga: Tom Lembong Klaim Harga Nikel Anjlok, Luhut: Anda Bohong ke Calon Pemimpin yang Anda Dukung
Jusuf Kalla mengaku tidak bakal tunduk pada tekanan tersebut, sebab dirinya ingin memberikan contoh kepada para pejabat publik, bahwa ia mentaati segala peraturan yang berlaku di negara ini. Baginya tekanan dan intimidasi itu adalah bentuk ketidakadilan.
"Saya ikut kepada sistem yang ada, bahwa pemerintah itu harus adil melayani semua pihak. Nah itu lah selama ini negeri ini diatur seperti itu," kata JK.
