Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu yang menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal cawe-cawe pada Pilkada 2024.  Dia bilang Kepala Negara sibuk dengan berbagai pekerjaan di penghujung masa jabatannya.

Ari menegaskan, proses pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024 adalah hak partai politik yang tak ada sangkut pautnya dengan Jokowi. Presiden tak bisa ikut campur internal partai politik terkait pencalonan Kepala Daerah. 

Baca Juga: Orang Indonesia Rela Nonton Konser di Luar Negeri, Jokowi: Ini Namanya Capital Outflow Uang dari RI Mengalir ke Sana

"Pengusungan nama calon kepala daerah merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik,”kata Ari kepada wartawan Rabu (26/6/2024). 

Ari melanjutkan Presiden Joko Widodo menghormati semua keputusan partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan calon kepala daerah. Dia kembali  menegaskan, Presiden tak akan melibatkan diri dalam proses pencalonan Kepala Daerah.  

“Presiden Jokowi menghormati kewenangan masing-masing parpol dalam menentukan calon kepala dan wakil kepala daerah," tegasnya. 

Adapun isu Jokowi cawe-cawe di Pilkada 2024 santer dibicarakan sejumlah pihak, Jokowi disebut-sebut bakal ikut kasak-kusuk untuk meloloskan putra bungsunya yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang disinyalir bakal maju di Pilkada Jakarta 2024. 

Di tengah santernya isu tersebut, muncul isu lain yang menyebut bakal ada pembentukan Koalisi 4+1 yang terdiri dari empat partai politik di Koalisi  Indonesia Maju (KIM) plus Jokowi pada Pilkada 2024. 

Baca Juga: Dapat Tawaran Koalisi dari Kubu Prabowo untuk Pilkada Jakarta, PKS Buka Opsi Usung Anies Baswedan

Baca Juga: Pujian Luhut: Kita Beruntung Pernah Dipimpin Jokowi

Namun isu ini langsung dibantah Golkar yang merupakan salah satu anggota KIM. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan partainya tidak mengenal istilah koalisi 4 partai plus 1.

Dia menyebut yang ada saat ini adalah partai-partai di KIM solid mendukung pemerintahan Jokowi dan mendukung keberlanjutan pemerintahan Prabowo.