Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengangkat jutaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jika Prabowo-Gibran menang dalam Pilpres 2024 tidak benar.
"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," katanya kepada wartawan, di Jakarta Selasa kemarin.
Baca Juga: Jokowi Groundbreaking Studio RRI dan Kantor Pos di IKN
Lanjutnya, ia menegaskan pengangkatan PNS merupakan kebijakan pemerintah yang sudah dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Dan tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi. Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Ganjar: Maruarar Sirait Mungkin Mendukung Kelompoknya Jokowi
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa kunjungan kerja Presiden Jokowi ke daerah tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS.
"Pernyataan beliau ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat, pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," tegasnya.
Selain itu, ia pun menegaskan rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun ini.
"Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak betul. Sudah ada koridornya, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini," jelasnya.
