Di tengah ambisi besar pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional, distribusi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru memunculkan ironi tersendiri. Wilayah dengan angka stunting yang tinggi seperti Papua disebut hanya kebagian kurang dari 1% total dapur MBG, sementara Pulau Jawa menguasai lebih dari separuh fasilitas yang ada.
Data yang beredar menunjukkan, dari total 27.469 unit SPPG yang telah dibentuk di berbagai daerah, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal, sejumlah daerah di kawasan timur Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait pemenuhan gizi dan tingginya angka stunting.
Ketimpangan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang kini diwarisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono. Mantan Wakil Menteri Pertanian itu resmi menggantikan Nanik Sudaryati Deyang dan langsung dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola MBG.
Baca Juga: Ngakunya Gak Punya SPPG, Sudaryono Justru Klaim Paling Paham MBG: Saya Ikut dari Awal
Tak hanya soal distribusi dapur, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut juga beberapa kali menjadi sorotan akibat kasus keracunan, transparansi anggaran, hingga efektivitas penyaluran bantuan gizi kepada kelompok sasaran.
Sejumlah pihak menilai penempatan SPPG seharusnya mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi dan keterbatasan akses pangan.
Papua menjadi salah satu contoh yang paling sering disorot. Dengan tantangan geografis yang kompleks dan kebutuhan intervensi gizi yang besar, keberadaan dapur MBG di wilayah tersebut dinilai masih jauh dari memadai.
Baca Juga: BGN Stop Bangun SPPG, Mitra MBG Diguyur Kerugian Rp8,7 Triliun
Sebaliknya, Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur lebih lengkap justru menjadi lokasi mayoritas SPPG. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penentuan lokasi dapur MBG sejak program tersebut mulai dijalankan.
Sudaryono sendiri mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi di tubuh BGN. Ia berjanji akan memperkuat transparansi dan memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Yang tidak transparan dibuat transparan. Yang manual dibuat tidak manual atau digital dan ada record-nya. Yang sembunyi-sembunyi, tidak boleh terjadi dan segalanya harus terang benderang," ujar Sudaryono usai dilantik di Istana Kepresidenan, Rabu (22/7/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya maupun keluarganya tidak memiliki keterlibatan dalam pengelolaan dapur MBG.
Baca Juga: Prabowo Soal Kualitas SPPG Milik Polisi: Dapur MBG Polri Terbaik
"Enggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur," katanya.
Pernyataan tersebut kini menjadi sorotan publik, mengingat salah satu tantangan terbesar yang menantinya adalah memastikan distribusi SPPG lebih merata dan tepat sasaran.
Publik pun menanti langkah konkret Sudaryono dalam membenahi program MBG. Sebab, jika tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, maka daerah dengan kebutuhan paling tinggi semestinya menjadi prioritas utama, bukan justru tertinggal dalam pembagian fasilitas.
