Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berbicara blak-blakan terkait sikapnya terhadap program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah dan ibu hamil.
Presiden ke-5 RI itu mengaku dirinya sepakat dengan program tersebut dirinya mendukung penuh hal itu karena manfaat program tersebut langsung menyentuh ke masyarakat
Baca Juga: Mengelola Bisnis Ala Keluarga Tilaar: Satu Kapal Satu Nakhoda
"Katanya mau kasih makanan (bergizi) gratis, setuju saya, beneran," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci dalam peluncuran dan diskusi kuku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis", di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Adapun program makan bergizi ini telah diuji coba dalam beberapa bulan terakhir ini, program ini sedianya mulai dikebut pada awal Januari 2025. Pemerintah sendiri telah mematahkan anggaran untuk memuluskan program tersebut. Adapun anggaran untuk program ini menjadi sorotan masyarakat setelah pemerintah memutuskan memangkas biaya makan siang bergizi yang mulanya direncanakan Rp15 ribu per porsi kini menjadi Rp10 ribu per porsi.
Terkait nilai anggaran perporsi itu, Megawati menilai nominalnya masih kurang mendukung, besaran biaya tersebut rasa belum efektif untuk menyediakan satu porsi makanan yang syarat gizi dan nutrisi.
Ia menambahkan, saran tersebut perlu dipertimbangkan agar kualitas makanan yang diberikan melalui program makan bergizi gratis (MBG) dapat benar-benar memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan anggaran Rp10.000 per porsi merupakan rata-rata hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.
Baca Juga: Langkah Politik Jokowi Terbaca: Condong Gabung Golkar Ketimbang Gerindra
Program makan bergizi gratis mendapatkan alokasi anggaran tahunan sebesar Rp 71 triliun yang sudah disahkan dalam APBN. Pada Desember 2024, program ini menjalani uji coba nasional di 150 titik di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lainnya. Hasil uji coba akan menjadi dasar penetapan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah
