Pemerintah berencana mengefisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu yang paling.banyak menguras anggaran negara. Total anggaran MBG untuk 2026 ini saja telah diefisiensikan menjadi Rp268 triliun dari pagu awal Rp335 triliun.
Rencana pemangkasan itu digulirkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang setelah kasus korupsi yang menyeret pendahulunya Dadan Hindayana Cs. Wacana itu disambut baik istana.
Baca Juga: Krisis Era Soeharto dan Vs Anjloknya Rupiah Era Prabowo, Mana yang Lebih Gawat?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mrmgatakan untuk mengetahui secara jelas anggaran MBG, penghitungan ulang bakal dilakukan BGN dan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat ini.
"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini, maka kami meminta waktu untuk menghitung dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," ujar Prasetyo ditulis Jumat (12/6/2026).
Penghitungan ulang anggaran MBG juga sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola demi meminimalkan kasus korupsi sebagaimana yang dilakukan Dadan. Selama masa transisi itu, sistem yang dipakai BGN dalam mengimplementasikan MBG adalah prosedur dan tata cara lama.
Pras belum bisa memastikan kapan rencana penyesuaian anggaran itu dilakukan. Namun ia memastikan pemerintah mengupayakannya dalam waktu dekat ini.
“Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya karena memang kan sebetulnya ada klaster-klaster permasalahan. Jadi, yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi, termasuk untuk kita segera prioritaskan juga di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program MBG ini," paparnya.
Kendati anggaran penyokong MBG diutak-atik namun pemerintah optimis program ini tetap terlaksana sesuai rencana awal. Bahkan pemerintah tetap mematok target tinggi dengan menambah jumlah penerima manfaat. Di samping itu pemerintah juga bakal meninjau ulangn jumlah penerima manfaat saat ini. Sekolah yang dianggap tak layak bakal dicoret dari sasaran MBG.
"Kemudian akan terjadi apa yang disebut dengan kesepakatan, atau sekolah apakah termasuk layak atau prioritas untuk menerima MBG atau tidak, kan begitu karena memang sejak awal standar operasional prosedurnya seperti itu," kata Prasetyo.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan terdapat pembengkakan sebanyak 6.877 titik SPPG yang menyebabkan kemungkinan pemborosan sebesar Rp12 triliun per tahun.
"Rencana awal titik itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik," ujar Zulhas.
Selain itu, juga terdapat pembengkakan titik SPPG di daerah 3T dari yang semula ditargetkan sebanyak 2 ribu menjadi 8.617 titik.
"Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting," ujar Zulhas.
