Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) merintis program Desa Sadar HAM sebagai upaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Program yang diluncurkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai pada Agustus 2025 lalu tersebut menargetkan pengembangan 200 desa atau kelurahan sebagai proyek percontohan nasional.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012–2017, Hafid Abbas, menilai media dan jurnalis memiliki peran strategis dalam memperluas gerakan Desa Sadar HAM hingga ke berbagai daerah di Indonesia.
Baca Juga: Menteri HAM: Media Itu Pilar Pembangunan Peradaban HAM
Hal itu disampaikan oleh Hafid Abbas saat mengisi materi dalam kegiatan Kelas Jurnalis HAM bertajuk Media Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM di Indonesia yang digelar di Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.
"Media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam membangun kesadaran publik, mengawal demokrasi, serta memperkuat budaya penghormatan HAM di tengah masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan, media memiliki peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai HAM sekaligus mendorong desa-desa lain untuk terlibat dalam gerakan Desa Sadar HAM. Melalui publikasi yang masif dan edukatif, desa-desa percontohan diharapkan dapat menjadi pusat pembelajaran bagi wilayah sekitar.
"Desa-desa tersebut nantinya bisa saling membina dan berkolaborasi menjadi satu sistem yang saling menguatkan. Dengan begitu, seluruh pelosok desa di Indonesia dapat berkembang menjadi Desa Sadar HAM dan melahirkan peradaban yang maju serta demokratis," jelasnya.
Hafid menuturkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Misalnya saat dirinya melakukan kunjungan ke Gorontalo, respons masyarakat disebut luar biasa. Karena itu, ia menilai dukungan media sangat penting agar gaung program Desa Sadar HAM dapat menjangkau daerah lain, termasuk Sulawesi Utara hingga Sulawesi Tengah.
"Strategi mereplikasi 200 Desa Sadar HAM ini sungguh memerlukan dukungan teman-teman media dan jurnalis. Media menjadi jembatan penting dalam proses sosialisasi, edukasi, hingga pengawasan terhadap implementasi HAM di tingkat desa," ucapnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan insan pers karena media memiliki fungsi sebagai pilar demokrasi sekaligus pengawas sosial dalam memastikan penghormatan HAM berjalan secara nyata di tengah masyarakat.
"Media dan isu HAM harus berjalan beriringan sebagai komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan," jelasnya.
Ia menilai keberadaan jurnalis di lapangan dapat membantu menyuarakan aspirasi masyarakat, mengangkat berbagai persoalan HAM, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan berbasis hak asasi manusia. Menurutnya, desa-desa yang telah berhasil menjalankan program Desa Sadar HAM dapat menjadi embrio untuk direplikasi secara lebih luas di berbagai daerah di Indonesia.
"Desa Sadar HAM yang telah terbentuk bisa menjadi embrio untuk direplikasi lebih luas lagi," pungkasnya.
