Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih tidak bergeming soal gugatan ijazah SMA/SLTA atau Setara miliknya yang dilayangkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
Gibran disebut-sebut malas meladeni Denny karena selain menganggap gugatan itu tidak penting, eks Wali Kota Solo itu juga disebut ogah merespons Denny Indrayana yang koar-koar soal hukum, namun ia sendiri masih berstatus tersangka kasus korupsi.
“Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak meresponnya karena selain tidak penting, juga sebenarnya nggak level melayani orang yang masih berstatus tersangka. Rakyat seperti saya juga berhak untuk bersuara,” kata politisi PSI Dedy Nur Palakka dilansir Olenka.id Senin (14/9/2026).
Menurut Dedy gugatan yang dilakukan Denny Indrayana adalah kekonyolan hukum, ia menyoal syarat pendaftaran wakil presiden di Pilpres 2024 ketika Gibran telah terpilih menjadi Wakil Presiden, Dedy juga mengaku bingung dengan permintaan Denny yang mendesak supaya pelantikan Gibran dibatalkan kalau ia cacat prosedural ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), padahal Gibran sudah terpilih atas kehendak rakyat.
Dedy lantas mengatakan Denny Indrayana hanya ingin sedang mencari sensasi politik, wajar jika Wapres Gibran tak menggubrisnya.
"Pemilu sudah lewat dan kita sudah punya Presiden dan Wapres yang sah secara konstitusional. Denny ini sebenarnya cari panggung saja dalam politik tidak lebih. Jadi wajar saja jika Wapres Gibran tak meresponsnya,” tuturnya.
Sikap dingin Gibran yang ogah mengomentari gugatan Denny Indrayana ini juga disorot tajam mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Berbeda dengan Dedy, Dino justru melihat gugatan tersebut sebagai momentum bagi Gibran untuk memberikan klarifikasi kepada publik.
Menurut Dino, Gibran dapat menggunakan proses hukum tersebut untuk menjelaskan persoalan yang dituduhkan kepadanya. Ia menilai kesempatan itu juga dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menilai langsung sikap dan kualitas Gibran sebagai pemimpin.
"Bahkan menurut saya, ini kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan kualitasnya sebagai politisi/pemimpin, dan bagi rakyat untuk menilainya sendiri," ucapnya.
Dino juga membandingkan sikap Gibran dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang sebelumnya pernah memberikan tanggapan terhadap isu mengenai dokumen pendidikan.
Menurut Dino, Gibran semestinya dapat memberikan penjelasan secara langsung, terutama karena tudingan tersebut menyangkut integritas dan kredibilitas dirinya sebagai pejabat publik.
"Logikanya sederhana: Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang? We expect more from our leaders. Bagi yang sayang pada Gibran, silahkan, tapi anda sebaiknya lebih sayang pada Indonesia. Something to think about," pungkas Dino.
