Keluarga Hartono dilaporkan mulai menggeser sebagian kekayaannya ke luar negeri dengan nilai investasi yang mencapai sekitar US$1,4 miliar atau setara lebih dari Rp22 triliun. Langkah tersebut dinilai cukup berbeda dari strategi bisnis keluarga pemilik Grup Djarum dan Bank Central Asia (BCA) yang selama ini dikenal lebih banyak mempertahankan aset di Indonesia.
Laporan mengenai pergeseran investasi keluarga Hartono tersebut pertama kali diungkap Bloomberg pada Senin (7/9/2026). Media asal Amerika Serikat itu menyebut keluarga Hartono dalam beberapa tahun terakhir telah menanamkan miliaran dolar AS ke sejumlah entitas bisnis di luar negeri.
Mengutip laporan media Korea Selatan, Maeil Business, Bloomberg menyebut proses pengalihan kekayaan tersebut mulai terlihat sejak 2023. Sejak saat itu, perusahaan yang berada di bawah kendali keluarga Hartono disebut semakin aktif melakukan investasi dan akuisisi bisnis di berbagai negara.
Baca Juga: Robert Budi Hartono Resmi Jadi Pemegang Saham Pengendali Tunggal BCA
Salah satu transaksi terjadi pada 2023 ketika keluarga Hartono membeli perusahaan asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang produksi kertas dengan nilai US$669 juta. Setahun kemudian, mereka disebut kembali mengakuisisi perusahaan produsen kertas rokok asal Austria senilai 360 juta euro.
Kedua transaksi tersebut dilakukan melalui Evergreen Hill Enterprise. Perusahaan yang berbasis di Singapura itu diketahui dimiliki oleh PT Eragraha Pirante, yang sepenuhnya berada di bawah kepemilikan keluarga Hartono.
Langkah tersebut menarik perhatian karena strategi investasi ke luar negeri dalam skala besar disebut bukan pola yang selama ini identik dengan keluarga Hartono. Selama bertahun-tahun, mereka dikenal menjaga konsentrasi aset di dalam negeri melalui bisnis utama seperti Djarum dan BCA.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, arah tersebut mulai berubah. Keluarga Hartono disebut semakin memperbesar portofolio aset di luar Indonesia, termasuk investasi pada perusahaan perangkat lunak untuk layanan keuangan di Singapura serta sejumlah rencana akuisisi lainnya.
Perubahan strategi itu kemudian dikaitkan dengan kekhawatiran kalangan bisnis terhadap kondisi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Djonny Hartono Berbicara Transparansi Sistem Gaji
The Edge Malaysia menyebut pergeseran investasi tersebut menjadi salah satu sinyal bahwa elite bisnis Indonesia mulai meningkatkan eksposur mereka ke luar negeri. Sejumlah analis bahkan mengaitkannya dengan gelombang pengalihan aset yang dilakukan para konglomerat sejak Prabowo menjabat sebagai presiden.
Analis senior Asia di Verisk Maplecroft, Laura Schwartz, menilai keputusan para taipan untuk meningkatkan investasi di luar negeri dapat dibaca sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan stabilitas serta konsistensi kebijakan yang dibutuhkan dunia usaha dan investor.
“Pendekatan pemerintah yang berubah-ubah terhadap para pemimpin bisnis Indonesia tidak memperbaiki kekhawatiran investor,” kata Schwartz.
Bukan Hanya Keluarga Hartono
Keluarga Hartono bukan satu-satunya konglomerat Indonesia yang belakangan dikaitkan dengan ekspansi investasi ke luar negeri.
Sebelumnya, Alexander Ramlie dilaporkan mengakuisisi tambang di Australia dengan nilai US$3,9 miliar. Sementara itu, Prajogo Pangestu disebut menyiapkan dana hingga US$5 miliar untuk mengakuisisi perusahaan tambang di Filipina pada Juli 2026.
Fenomena tersebut muncul di tengah arus modal keluar dari Indonesia. Sejak awal tahun, investor disebut telah melepas hampir US$4 miliar saham domestik. Bank-bank asing di Indonesia juga dilaporkan telah memulangkan modal sekitar US$640 juta sejak Prabowo mulai menjabat.
Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah bahkan sempat mencatat posisi terendah dalam sejarah pada tahun ini, sementara kinerjanya disebut termasuk yang terburuk secara global.
Kebijakan pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang disorot. Pemerintahan Prabowo diketahui tengah menjalankan sejumlah program dengan kebutuhan anggaran besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: Armand Hartono Berbicara Risiko Bisnis
Meski demikian, alasan keluarga Hartono meningkatkan investasi di luar negeri tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia. Laporan Bloomberg juga menyinggung dugaan kerenggangan hubungan antara keluarga Hartono dan pemerintahan Prabowo.
Hubungan tersebut disebut sempat memanas pada 2025 ketika Prabowo mengumpulkan sejumlah keluarga terkaya di Indonesia untuk memperkenalkan “obligasi Patriot”, yang menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menghimpun pembiayaan bagi berbagai programnya.
Pada Agustus 2025, Prabowo dilaporkan mengundang 10 keluarga terkaya di Indonesia, termasuk keluarga Hartono. Namun, keluarga Hartono tidak hadir secara langsung dan hanya mengirimkan perwakilan. Menurut sumber anonim Bloomberg, sikap tersebut disebut membuat Prabowo tersinggung.
Tidak lama setelah pertemuan tersebut, Partai Kebangkitan Nasional (PKB), yang saat itu berada dalam koalisi pemerintah, mendorong pengusutan kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dalam isu tersebut, proses akuisisi BCA oleh keluarga Hartono pada 2002 turut disorot. PKB meminta transaksi tersebut ditelusuri kembali di tengah dugaan adanya pembayaran yang lebih rendah dari semestinya.
Beberapa bulan kemudian, Victor Hartono, putra Robert Budi Hartono, juga sempat dicegah bepergian ke luar negeri terkait penyelidikan pajak. Namun, pencegahan tersebut kemudian dicabut beberapa hari setelahnya.
Hingga kini, keluarga Hartono belum memberikan penjelasan terbuka mengenai peningkatan investasi mereka di luar negeri maupun alasan di balik perubahan strategi tersebut. Keluarga konglomerat itu dilaporkan memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kabar tersebut.
