Juru bicara (jubir) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi alias Uki menyentil keras Denny Indrayana Cs yang menyoal ijazah SMA/SLTA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Uki hal-hal seperti yang kadang membuat Indonesia sukar maju, di belahan dunia lain masyarakat sedang belajar membuat robot untuk meringan pekerjaan manusia serta mengembangkan kecanggihan teknologi keceradasaan buatan (AI) namun di Indonesia masyarakatnya jutru sibuk mengurus ijazah orang lain.
Baca Juga: Gibran Diobok-obok Denny Cs, Orangnya Jokowi Ngomel-ngomel Gegara Parpol Pendukung Kompak Mingkem
“Negara lain udah bikin robot dengan kecerdasan buatan, kita masih ngurusin ijazah,” kata Uki dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (26/9/2026).
Uki merasa ada yang kejanggalan sekaligus heran dengan gugatan yang dilayangkan Denny Indrayana Cs. Dia menilai selama ini selalu ada saja pihak yang mengusik keluarga Jokowi dengan cara yang identik yang menyoal ijazah.
“Ketika urusan bapaknya udah sampai babak akhir, mulai lagi isu ijazah anaknyaDi satu sisi yang menggulirkan jahat. Di sisi lain kok ya ada aja yang percaya?” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan permohonan diskualifikasi Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terkait pencalonannya sebagai wakil presiden pada 2024.
Pemohon tersebut Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, pakar hukum tata negara Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Mereka mendalilkan bahwa syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi setiap calon, termasuk calon wakil presiden.
Syarat tersebut disebut sebagai bagian dari ketentuan pencalonan yang harus dipenuhi sejak awal.
Para Pemohon berpendapat, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, persoalannya bukan sekadar menyangkut kelengkapan administrasi pencalonan. Mereka bahkan mendalilkan kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap keabsahan pencalonan hingga penetapan hasil pemilu.
"Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif," kata kuasa hukum para Pemohon, Bambang Widjojanto, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dalil tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Tim Hukum Militan Gerakan Bersama Rakyat (Militan Gibran 08 Nusantara) selaku Pihak Terkait.
Kuasa hukum Pihak Terkait, Tri Sandhi Wibisono, menilai persoalan yang diajukan para Pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan calon wakil presiden tidak termasuk kewenangan konstitusional MK dalam perkara PHPU.
Menurut dia, kewenangan MK dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilu.
"Karena perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah menyelesaikan perkara 'perselisihan hasil pemilu' pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final," ujar Tri.
Baca Juga: Hitung-hitungan Banggar, Pendidikan Gratis yang Dicetus Prabowo Kuras Anggaran hingga Rp302 Triliun
Ia merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman.
Dengan demikian, terdapat perbedaan posisi antara para Pemohon dan Pihak Terkait mengenai objek yang dapat diperiksa MK dalam perkara tersebut.
Para Pemohon membawa persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ke dalam perkara PHPU, sementara Pihak Terkait mempersoalkan apakah isu tersebut dapat diperiksa dalam kerangka sengketa hasil pemilu.
