Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara blak-blakan mengungkap kondisi internal kementerian yang dipimpinnya sejak awal masa jabatan. Dalam bincang bersama mantan anggota DPR RI Akbar Faizal di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Dody mengaku menemukan berbagai persoalan integritas dan mentalitas birokrasi yang dinilainya cukup mengkhawatirkan.
Mengawali jabatannya, Dody mengaku merasa seperti "orang asing" yang masuk ke kementerian teknis dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, ketika mulai mendalami tata kelola internal di Kantor Pusat Kementerian PU di Patimura, Jakarta, ia mengaku dihadapkan pada berbagai persoalan yang tidak pernah dibayangkannya.
Baca Juga: Viral Surat Dinas Bareng Keluarga ke AS, Menteri Dody Pilih Batal Berangkat: Blusukan ke Aceh
"Saya ini kan orang asing yang baru masuk Kementerian PU. Kemudian di awal-awal saya masuk, saya enggak ketemu, Bang, kanan-kiri saya enggak seperti itu... Maksudnya enggak ketemu orang yang integritasnya terjaga dan loyal 1000 persen kepada pemerintah yang ada," ungkap Dody dalam tayangan YouTube Akbar Faizal yang dikutip Olenka pada Rabu (22/07/2026).
Salah satu temuan yang paling menyita perhatian adalah tingginya angka kecurangan absensi pegawai di lingkungan Kementerian PU. Berdasarkan evaluasi internal yang diterimanya, Dody menyebut dari sekitar 38.600 pegawai, terdapat ribuan ASN yang diduga memanipulasi atau "ngakalin" sistem absensi elektronik.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele, mengingat Kementerian PU mengelola anggaran negara yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
"Satu dari 10 pegawai saya, satu orang ini bohong soal absen. Itu 10 persen loh, Bang. Bayangin satu dari 10 orang! Saya jengkel banget urusan absen sebetulnya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada rakyat mengelola ratusan triliun, tapi lu absen bohong?" tegas Dody.
Baca Juga: Biografi Dody Hanggodo: Profesional yang Dipercaya Prabowo Mengurus Infrastruktur Nasional
Ia mengungkapkan, praktik tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan tidak ditindak secara tegas karena adanya rasa sungkan di antara sesama pegawai maupun pejabat struktural. Karena itu, Dody mengaku mengambil langkah dengan merombak pejabat yang menangani sistem absensi elektronik guna membongkar dan memproses pelanggaran yang ditemukan.
Selain persoalan disiplin pegawai, Dody juga menyoroti adanya ketidakselarasan di tingkat pelaksana terhadap instruksi strategis Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan proyek percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut Dody, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar fasilitas sekolah selesai pada Juni 2026 sehingga dapat digunakan saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli. Namun, saat melakukan pengecekan secara acak kepada Kepala Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis di Jawa Timur, Dody mengaku menemukan target kontrak yang justru berakhir pada Agustus.
"Pak Presiden kan sudah mengatakan Juni wajib selesai agar adik-adik Juli masuk tahun baru. Suatu ketika saya iseng nanya ke Kepala Satker di Jawa Timur, 'Sekolahmu gimana?' 'Aman Pak, aman.' 'Kok bisa aman?' 'Sebentar lagi selesai Juni Pak, eh kontraknya masih Agustus loh Pak.' Bayangin Pak, padahal Presiden sudah mengatakan Juni," ujar Dody.
Ia mengaku langsung meminta jajarannya untuk menyesuaikan kontrak agar sejalan dengan arahan Presiden.
"Saya kasih tahu mereka yang di Patimura, 'Eh, kontrakmu mesti berubah. Lu ngelawan Presiden? Kenapa mesti ngelawan Presiden sih?'" imbuhnya.
Baca Juga: Menteri Dody Pastikan Pembangunan Proyek Tanggul Laut Pantura
Dody mengibaratkan persoalan birokrasi yang ditemukannya seperti keberadaan "rayap" di dalam bangunan yang kokoh. Menurutnya, secara kelembagaan, Kementerian PU memiliki fondasi yang kuat, namun terdapat oknum-oknum yang membuat organisasi tidak berjalan optimal.
"Bangunan PU ini sudah sangat kuat, Bang. Hanya memang yang atas-atasnya saja lebih dikepras lah. Saya kalau di mana-mana mengatakan ada semacam deep state. Saya anggap ada rayap lah. Ini ada kayu, di dalamnya ada rayap, tinggal kita suntik saja rayapnya supaya mati, jadi bangunannya sendiri tetap tegak," katanya.
Untuk memperkuat pengawasan internal, Dody mengaku tidak segan melibatkan aparat penegak hukum. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan unsur Kejaksaan dan Kepolisian, serta membuka peluang pelibatan unsur TNI dalam posisi manajerial tertentu.
Sikap tersebut, menurutnya, juga tercermin ketika Kejaksaan Tinggi melakukan penggeledahan terkait dugaan penyimpangan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
"Kementerian saya pernah digeledah Kejaksaan Tinggi gara-gara kasus di Sumber Daya Air. Saya yang memaksa jaksa itu masuk ke ruangan saya, ikut menggeledah! Saya ingin menunjukkan kepada semua orang: PU itu hari ini sudah berubah, enggak ada lagi tutup-tutupan. Bagi saya pribadi, semua orang sama di mata hukum," tandas Dody.
Di akhir perbincangan, Dody menegaskan bahwa berbagai perombakan dan mutasi jabatan yang dilakukannya bukanlah bentuk tindakan otoriter. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan untuk membentuk "Tim Merah Putih" yang memiliki integritas tinggi dan fokus mendukung program prioritas pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.
