Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjalin kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperkuat kualitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional.
Dalam pertemuan dengan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Rabu, Dody menjelaskan bahwa penguatan ASN menjadi salah satu fokus utama Kementerian PU ke depan. Menurutnya, ASN memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan nasional.
Baca Juga: Dody Hanggodo Beberkan Nasib Proyek Tol di Era Prabowo: Kalau Belum Ekonomis, Entar Dulu!
“Kami berdiskusi mengenai berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas ASN di Kementerian PU agar semakin profesional dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Dody, Rabu (22/7/2026).
Baca Juga: Dody Hanggodo Bongkar Alasan Mutasi ASN Kementerian PU ke Papu: Saya Bingung
Pembahasan tersebut juga mencakup sejumlah tantangan yang masih dihadapi kementerian, termasuk persoalan kedisiplinan pegawai, absensi, hingga indikasi keterlibatan dalam praktik judi online. Dody menilai berbagai persoalan tersebut perlu diselesaikan secara menyeluruh agar kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian PU terus meningkat.
Ia menambahkan bahwa hasil diskusi bersama BKN akan ditindaklanjuti dengan pembahasan lebih mendalam bersama Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Biro Kepegawaian Kementerian PU.
“Terdapat sejumlah masukan dan gagasan yang telah disampaikan BKN. Selanjutnya akan kami bahas bersama jajaran terkait untuk menentukan langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam memperkuat kualitas ASN,” katanya.
Dody mengungkapkan bahwa kerja sama antara Kementerian PU dan BKN diharapkan mampu menghasilkan berbagai program pembinaan yang tidak hanya meningkatkan kompetensi pegawai, tetapi juga memperkuat integritas dan profesionalisme ASN.
Sebelumnya, temuan sejumlah pelanggaran internal, seperti indikasi keterlibatan pegawai dalam judi online dan permasalahan kedisiplinan, menjadi salah satu alasan dilakukannya rotasi dan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh jajaran mampu menjalankan tugas dan program pemerintah secara optimal.
Meski demikian, Dody menegaskan bahwa pengawasan internal yang lebih ketat tidak akan menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Ia memastikan program-program strategis yang telah menjadi prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, setiap pelanggaran yang dilakukan pegawai maupun proses hukum yang melibatkan pejabat harus ditangani secara tegas tanpa mengganggu kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung.
