Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengklaim tugas Menteri Keuangan dalam menghadapi tekanan fiskal bukan sebuah pekerjaan sulit.
Menurutnya itu adalah tugas sederhana yang dapat dituntaskan lewat tiga kebijakan fundamental yakni menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.
Bagi Chatib Basri salah satu dari tiga kebijakan itu bisa dijajal ketika negara sedang menghadapi berbagai masalah ekonomi sebagaimana yang terjadi sekarang ini, dimana ruang fiskal pemerintah saat ini semakin sempit di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Baca Juga: Jejak Karier Chatib Basri, Ekonom yang Dirumorkan Gantikan Purbaya sebagai Menkeu
"Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu," kata Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta dilansir Rabu (10/6/2026).
"Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). As simple as that," tambahnya.
Dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti sekarang ini kata Chatib keputusan menaikkan pajak bukan pilihan yang bijak itu tidak realistis karena berpotensi semakin menekan aktivitas usaha dan daya beli masyarakat.
"Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga," katanya.
Lalu keputusan menambah utang negara lanjut Chatib juga bukan opsi yang ideal untuk kondisi sekarang ini sebab biaya pinjaman sedang mahal seiring tingginya suku bunga global.
"Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal," ucapnya.
Karena itu, ia menilai langkah yang paling memungkinkan adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif untuk menjaga kredibilitas fiskal.
"Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively," katanya.
Chatib mengatakan kekhawatiran investor saat ini lebih banyak berkaitan dengan keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Ia mencontohkan premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) sudah meningkat sejak awal tahun, bahkan sebelum konflik terbaru di Timur Tengah terjadi.
Menurutnya, sekitar 23 persen pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh kenaikan risiko fiskal yang tercermin dalam CDS.
"Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki," ujarnya.
Dalam paparannya, Chatib juga mengingatkan kemampuan pemerintah menambah utang tidak hanya ditentukan oleh rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), melainkan juga oleh kemampuan penerimaan negara untuk membayar bunga dan cicilan utang.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tidak Diganti, Rupiah dan IHSG Tiba-tiba Kompak Meledak!
Ia menilai ruang fiskal Indonesia relatif terbatas karena rasio pajak masih rendah sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola belanja dan pembiayaan negara.
